Soal reshuffle kabinet, Demokrat minta menteri Jokowi tidak genit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya diminta fokus menuntaskan program yang telah dicanangkan mengingat pemerintahannya tersisa kurang dari 2 tahun. Oleh karena itu, Koordinator Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyarankan para menteri tidak memanfaatkan jabatannya untuk kampanye.

"Waktu bekerja tinggal 2 tahun, rakyat tentu berharap kinerja kabinet ini semakin membaik dan para menterinya Jokowi fokus memulihkan kondisi negeri. Bukan malah bergenit-genit ria memanfaatkan jabatan untuk kampanye. Kasihan [rakyat]," imbaunya, Selasa (27/12).

Kalaupun terjadi kocok ulang (reshuffle) kabinet, menurut Herzaky, jangan berbasis kepentingan politik. Namun, demi kepentingan rakyat.

"Harapan agar reshuffle ini jika benar-benar terjadi bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan langkah politis semata, yang tak berdampak apa-apa bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi," tuturnya.

Herzaky menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurutnya, Kepala Negara mengetahui kebutuhan pemerintah.

"Apakah memang perlu ada reshuffle atau tidak? Siapa yang perlu di-reshuffle dan kapan harus di-reshuffle?" tegas Herzaky.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, sebelumnya menyebut, isu reshuffle kabinet masih sebatas wacana di media. Pangkalnya, partai politik (parpol) mitra pemerintah belum mendapatkan informasi valid tentang ini.

"Terkait reshuffle tersebut, kami belum mendapat informasi. Kelihatannya reshuffle itu masih diwacanakan di media. Soal apakah akan ada reshuffle, belum pernah diungkap ke publik secara terbuka," paparnya.

"Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat," imbuhnya.

Meskipun demikian, Saleh menegaskan, PAN menyerahkan sepenuhnya kewenangan reshuffle kepada Presiden Jokowi. Oleh karena itu, tak menyiapkan nama selama belum diminta.

"Presiden yang mengerti kebutuhan dan keperluannya. Andaikata diminta partai-partai yang ada, baru kemudian menawarkan kader yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan keperluan tadi," ucapnya.