Sri Mulyani potong anggaran DPR, Fahri Hamzah protes

Lantaran anggaran DPR dipangkas, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengajukan protes kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Anggaran DPR dalam APBN 2020 dipangkas hingga Rp2 triliun. Fahri menilai seharusnya sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah, DPR diberikan anggaran khusus di luar APBN. 

"Saya mengawasi pemerintah supaya pemerintah kerja efektif. Tapi pemerintah malah memotong anggaran (DPR) Rp2 triliun," ujar Fahri di Media Center DPR, Selasa (18/6). 

Seperti diketahui, Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR mengatakan, bahwa DPR membutuhkan pagu indikatif untuk 2020 sebesar Rp7,7 triliun. Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas hanya Rp5,7 triliun. Pagu indikatif DPR 2020 yang sebesar Rp5,7 triliun sama besarnya dengan anggaran DPR pada tahun ini. 

Fahri pun mengusulkan sebaiknya keuangan untuk parlemen atau untuk DPR dipisahkan dari APBN. Hal itu diusulkan oleh Fahri karena berkaca pada negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat. 

"Kalau di negara demokrasi, keuangan parlemen dipisah. Tidak ada urusuan dengan APBN. Dia (parlemen) mengelola sendiri. Apabila Kemenkeu menggunakan sistem yang berbeda itu, maka pelaporan dan uang yang dibelanjakannya pun dengan sistem yang berbeda. Sehingga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bisa mengauditnya dengan sistem yang berbeda pula," tutur Fahri. 

Fahri pun menyinggung, anggaran yang diajukan oleh DPR itu rencananya akan digunakan untuk merenovasi gedung. Pasalnya, kata Fahri, gedung MPR/DPR ini tidak lagi mampu menampung ke-575 anggota DPR periode 2019-2024. 

"Sekarang anggota DPR 575 anggota dan masing-masing anggota memiliki tujuh staf. Tapi pemerintah belum ada uang katanya. Kayaknya dia (Kementerian Keuangan) tunggu rubuh tuh gedungnya. Biar jadi nanti berita internasional, baru nanti rame. Mungkin maskudnya begitu, biar ada heboh-heboh di Indonesia," ungkapnya. 

Menanggaapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari dari PDIP mengatakan, DPR sebaiknya tidak hanya bisa bergunjing soal kurangnya budget untuk lembaganya. Pasalnya, produktivitas DPR dalam mengesahkan undang-undang baru sebesar 18%, dari 55 RUU prolgenas 2019. 

Oleh karena itu, kata Eva, DPR harus mendesain ulang sistem kerjanya agar bisa lebih produktif dalam bekerja. 

"Sampai saat ini produktivitas legislasi kita masih 18%. Jadi kita dalam beberapa bulan ini ingin melakukan terboosan-terobosan, sehingga bisa meningkatkan produktivitas," ujar Eva. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, DPR memang dipilih oleh rakyat yang memiliki hak anggaran. Oleh sebab itu, anggaran tersebut juga menjadi bagian dalam APBN. 

Dalam menyusun APBN, pemerintah juga berkoordinasi dengan DPR, maka menurut dia, aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPR juga turut tertuang dalam APBN. 

Sri Mulyani pun menekankan, pihaknya menghargai apa yang menjadi hak DPR untuk mendapatkan anggaran, namun dalam menyusunnya ada batasan. Dia menggambarkan, APBN seperti dalam 'amplop besar', di mana segala sesuatu yang tersusun harus berada di dalam amplop tersebut. 

Oleh karena itu, dalam penyusunan APBN prioritas dari sisi pemerintah dan dari sisi DPR, baik itu secara individual maupun partai, sudah terwadahi. Maka segala program yang juga dicanangkan merupakan koordinasi bersama DPR. 

"Jadi saya monggo (silahkan) saja kita atur wong (kan) ini negara kita sendiri, UU kita sendiri, APBN kita sendiri. Artinya sendiri itu kita rakyat Indonesia dan kita pertanggungjawabkan kepada rakyat," ujar Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (11/6) lalu. 

https://t.co/j6lJXoPZDJ — #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) June 14, 2019