sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Sri Mulyani 'serang' Anies, Gerindra DKI membela

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta bantah Sri Mulyani soal bansos Covid-19.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Jumat, 08 Mei 2020 13:47 WIB
Sri Mulyani 'serang' Anies, Gerindra DKI membela
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 25773
Dirawat 17185
Meninggal 1573
Sembuh 7015

Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai keliru lantaran menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas tanggung jawab mengenai bantuan sosial (bansos) Covid-19. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik.

"Selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut. Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100% tidak sesuai fakta alias hoax," kata Taufik di Jakarta, Jumat (8/5).

Faktanya, lanjut Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini, Gubernur Anies justru lebih dulu memberikan bansos kepada masyakarat yang terdampak Covid-19.

Langkah itu, lanjut Taufik, yang tidak dilakukan secara cepat oleh pemerintah pusat. "Jika ada yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta lepas tanggung jawab terkait bansos, harus diluruskan dulu. Sebab, sekali lagi, justru Pemprov DKI Jakarta yang  lebih dulu membagikan bansos," bebernya. 

Taufik menyebut Gubernur Anies justru satu-satunya kepala daerah yang paling siap menghadapi kasus Covid-19. Termasuk dalam menangani dampak dari adanya kasus tersebut di Jakarta. 

"Catat itu, dan Menkeu Sri Mulyani harus tahu," kata dia. 

Terlebih, jelas dia, dalam pendistribusian bansos Covid-19, khususnya selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung di ibu kota.

Bahkan, sambung Taufik, bansos tahap pertama mulai dibagikan sehari sebelum PSBB diterapkan, yaitu 9 April 2020. 

Sponsored

"Untuk pembagian bansos Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp 700 miliar," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR RI pada Rabu 6 Mei 2020 menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk bansos tahap dua.

Untuk itu, pemprov meminta pemerintah pusat menanggung dana bansos untuk 1,1 juta warga Jakarta pada fase dua ini.

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Jumat, 29 Mei 2020 16:49 WIB
Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Kamis, 28 Mei 2020 17:45 WIB
Berita Lainnya