sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Surat tugas jangan sampai jadi siasat mudik

PPP soroti banyaknya warga yang mengantongi surat izin bepergian.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Jumat, 15 Mei 2020 14:54 WIB
Surat tugas jangan sampai jadi siasat mudik
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 25773
Dirawat 17185
Meninggal 1573
Sembuh 7015

Kepadatan antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Kamis (14/5), menuai banyak kritik dari berbagai pihak, tak terkecuali dari politisi Senayan.

Membeludaknya antrean itu terjadi setelah pemerintah menerapkan kebijakan relaksasi tranportasi.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi atau Awiek sangat menyayangkan kejadian tersebut. Hal itu, jelas Awiek, menandakan bahwa pemerintah belum siap untuk menerapkan relaksasi tranportasi.

"Membeludaknya penumpang di Bandara Soetta juga terjadi akibat ketidaksiapan angkasa pura dalam mengantisipasi lonjakan penumpang pasca-dibolehkannya penerbangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini bisa jadi dipicu oleh lemahnya koordinasi antara maskapai, pihak bandara dan tim kesehatan," ujar Awiek lewat keterangan tertulisnya, Jumat (15/5).

Awiek menambahkan, masih ada pengabaian dari sisi protokol kesehatan dari pengelola bandara. Padahal DPR RI sudah mengingatkan Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara terkait masalah ini, pun kepada BUMN Transportasi ASDP, DAMRI, PPD, PT KAI untuk mengantisipasi hal serupa.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR RI ini juga menyoroti banyaknya masyarakat yang mengantongi surat izin sebagai syarat warga bepergian. Ia curiga ada kamuflase di balik itu semua sebagai siasat warga untuk mudik.

"Banyaknya warga yang mengantongi surat tugas patut ditelusuri jangan sampai hanya kamuflase sebagai siasat untuk mudik,"

Ditambah, muncul kabar beredarnya jual beli surat sehat dari pihak tertentu. Bagi Awiek ini membuktikan bahwa ada oknum yang berusaha mengambil keuntungan di balik persoalan ini.

Sponsored

Dikatakan Awiek, membeludaknya jumlah orang yang melakukan perjalanan berpotensi menjadi pemicu penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, kontrol kesehatan harus benar-benar dilakukan secara ketat, tidak sekadar memenuhi syarat formalitas saja.

"Mengingat jumlah warga yang terpapar Covid-19 terus bertambah, maka pelaksanaan PSBB bisa diperpanjang dan pengajuan PSBB bisa dipercepat prosesnya," sambung dia.

Berita Lainnya