Survei: 25,33% pemilih Pilgub Maluku anggap wajar ketidaknetralan Polri

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku yang akan dihelat beberapa hari lagi, telah menjadi perhatian publik nasional karena satu dari tiga pasangan calon yang ikut berlaga dalam pesta politik daerah tersebut, merupakan mantan Anggota Polri, yaitu Murad Ismail yang berpasangan dengan Barnabas Orno (Baileo).

Murad Ismail pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku dan juga Kepala Korps Brimob Polri. Tak ayal beberapa pertanyaan dan spekulasi pun muncul, terkait sikap dan netralitas Polri dalam menjaga marwah di Pilkada tanah rempah-rempah tersebut.

Oleh karena hal tersebut, lembaga survei Sinergi Data Indonesia (SDI) menghimpun persepsi publik Maluku mengenai  keterlibatan Polri dalam percaturan politik di daerah mereka.

Hasilnya, sebanyak 25,33% dari 800 responden menilai wajar apabila Polri berpihak pada pasangan Baileo. Sementara lebih dari 40% calon pemilih menilai kurang wajar apabila intansi Polri berpihak pada Irjen Pol (Purn) Murad Ismail.

Menurut Berkah Patimahu selaku Direktur Eksekutif SDI, mayoritas calon  pemilih yang mengatakan tak wajar apabila Polri berpihak pada Murad Ismail, merupakan pendukung Said Assagaf dan Andreas Rentanubun (Santun), yang notabene adalah lawan Murad dalam Pilkada Maluku nanti.

"Sebanyak 42.38% itu dari pemilih Petahana," paparnya di dalam konferensi pers yang bertajuk "Dinamika Pilkada Maluku di Tangan Harapan Netralitas TNI/Polri" di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Kamis (21/4).

Menyikapi hal tersebut, Peneliti Populi Center Rafif Imawan menyatakan bahwa unsur TNI dan Polri dengan segala atributnya, telah merasuk ke dalam pikiran dan sikap masyarakat Maluku. Sebab menurut dia, masyarakat Maluku cenderung memilih calon tegas yang kerap diidentikkan dengan TNI dan Polri. Namun di sisi lain, ada pula masyarakat Maluku yang menginginkan pemimpin yang santun, dengan nada gaya bercakap mudah diterima oleh masyarakat Maluku.

"Itu disebabkan, masyarakat Maluku biasa hidup berdampingan dengan atribut TNI dan Polri, lihat saja di kota Ambon. Di beberapa titik banyak markas TNI sama Polri, sehingga menurut saya turut serta dalam membentuk pikiran mereka," paparnya di lokasi.

Kendati demikian, Berkah dan Rafif mendorong kepada instansi Polri untuk  tetap menjaga netralitas dalam pertarungan politik di tanah Maluku tersebut, agar pilkada dapat berjalan kondusif tanpa adanya konflik dari masing-masing pendukung.

Mutasi Wakapolda Maluku

Adapun Polri, telah melakukan mutasi jabatan terhadap Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Hasanuddin yang diduga tak netral dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Maluku. Hasanuddin mendapat jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri. 

Sementara posisi yang ditinggalkan Hasanuddin, diisi oleh Brigjen Pol Akhmad Wiyagus yang sebelumnya merupakan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. 

Namun Mabes Polri membantah mutasi tersebut dilakukan karena Hasanuddin tak netral dalam mengawal Pilkada Maluku. Kadivhumas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, tak ada alasan ketidaknetralan dalam keputusan mutasi Hasanuddin. 

"Itu TR (surat telegram) biasa. Tidak ada tulisan tidak netral. Yang ada adalah dibebastugaskan dari jabatan lama, dimutasi ke jabatan baru," kata Setyo.

Dikutip Antara, Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi keputusan Kapolri yang tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1535/VI/KEP/2018 tanggal 20 Juni 2018. Ketua Presidium IPW, Neta S Pane berharap, mutasi tersebut dapat menjaga sikap profesional dan independensi Polri dalam Pilkada 2018.

Kementerian Dalam Negeri juga memberi apresiasi serupa. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, menyatakan pihaknya mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku.

"Tentu kami respect dan mendukung atas ketegasan pak Kapolri yang menegakkan hukum Pilkada," katanya.