sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Survei: Publik paling setuju Demokrat gabung ke koalisi Jokowi

Hasil survei mengindikasikan publik sudah lelah dengan pembelahan politik dan sosial karena pemilu.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Jumat, 09 Agst 2019 17:18 WIB
Survei: Publik paling setuju Demokrat gabung ke koalisi Jokowi

Sebagian besar masyarakat ternyata setuju jika partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 pindah ke gerbong koalisi parpol pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Dari empat partai pengusung Prabowo-Sandi, Partai Demokrat paling banyak didukung publik untuk pindah gerbong. 

"Mayoritas masyarakat di Indonesia juga setuju apabila keempat partai tersebut dalam lima tahun ke depan bergabung dalam pemerintahan," ujar Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto saat memaparkan hasil survei Cyrus Network di Hotel Ashley, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (9/8). 

Cyrus Network menggelar survei pada periode 22-28 Juli 2019 dengan melibatkan 1.230 responden yang tersebar di 123 desa atau kelurahan di 34 provinsi. Sampel diambil menggunakan metode multistage random sampling. Data survei didapat melalui teknik wawancara tatap muka. 

Di Pilpres 2019, Prabowo-Sandi diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Partai Garuda--yang juga turut mendukung Prabowo-Sandi namun tak lolos ambang batas parlemen--tidak dipertimbangkan. 

Hasil survei Cyrus menunjukkan sebanyak 44,3% responden setuju koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf membuka pintu bagi Demokrat dan memberikan jatah menteri bagi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. 

Di belakang Demokrat, Partai Gerindra membuntuti dengan raupan suara 'setuju' dari 41,5% responden. PAN dan PKS berturut-turut meraup 38,9% dan 38,2% suara responden.  

Chief Executive Officer (CEO) Cyrus Network Hasan Hasbi Batupahat mengatakan, hasil survei lembaganya menunjukkan bahwa publik sudah lelah dengan pembelahan politik dan sosial karena kontestasi elektoral. "Dari (Pemilu) 2014 sampai 2019 isunya masih cenderung konsisten, misalnya pakai isu-isu agama dan Pancasila," ujarnya. 

Menurut Hasan, pemerintah ke depan punya banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan. Karena itu, ia berharap elite-elite politik berhenti meributkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan upaya membangun bangsa dan memajukan negara. 

Sponsored

Lebih jauh, Hasan pun meminta Jokowi tak 'disandera' dalam memilih para pembantunya kelak. "Selama kepentingan bangsa nomor satu, check and balances pasti akan mengarah pada pembangunan. Jadi, bukan hanya sedikit-sedikit ganti menteri dan turunkan Presiden," ujar dia. 

Lapor ke Prabowo

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hasil survei Cyrus bakal segera dilaporkan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Ya, itu hasil survei ini akan kita kasih ke Prabowo," ujarnya. 

Menurut Dasco, hingga kini Gerindra belum memiliki sikap resmi terkait wacana bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf. Namun demikian, ia menegaskan partainya sudah menyiapkan sejumlah konsep membangun bangsa dan negara jika diminta Jokowi. 

"Misalnya ketahanan pangan, ketahanan ekonomi. Soal konsep ini merupakan kewenangan di Dewan Pembina (Gerindra). Nah, itu sudah sedikit dibicarakan, tapi pada prinsipnya kita akan suarakan sepenuhnya kepada Prabowo," ujar Dasco.