Surya Paloh gandeng Golkar dorong pemilu tidak serentak

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan agar skema pemilihan umum (pemilu) serentak tidak lagi sama seperti Pemilu 2019. Hal itu merupakan salah satu poin obrolan dalam pertemuan antara Partai NasDem dan Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3).

"Mengenai (obrolan) masalah UU Pemilu, kami seyogianya berharap MK memutuskan agar pemilu serempak pada 2019 yang telah kita lalui tidak lagi diulangi," kata Paloh usai pertemuan dengan elite Partai Golkar.

Pelaksanaan pemilu serentak sebagaimana terjadi dalam Pemilu 2019, kata dia, sangat menyulitkan partai politik atau parpol. Ia pun meyakini, banyak parpol yang juga tidak ingin mengulang mekanisme pemilu tersebut.

Mekanisme Pemilu 2019, dinilai Paloh, berada di luar batas kewajaran parpol selaku peserta pemilu. Misalnya dari segi situasi dan akses, semuanya akan memperberat parpol.

"Kami berharap tetap terpisah, yaitu pemilu legislatif (pileg) terlebih dulu dan beberapa bulan kemudian baru pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres)," terang Paloh.

Tentunya, kata mantan politikus Partai Golkar itu, hal tersebut merupakan sebuah pekerjaan rumah. Apalagi mengubah kembali mekanisme pemilu tidak semudah yang dipikirkan.

Oleh karenanya, Partai NasDem dan Partai Golkar telah berkomitmen mengajak seluruh parpol yang duduk di parlemen membahas hal tersebut. Diharapkan hal itu melahirkan solusi terbaik di tengah situasi politik kekinian.

Sebelumnya, Partai NasDem melakukan kunjungan ke DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3). Kedatangan rombongan partai berlambang bulan sabit ini, dipimpin langsung ketua umum mereka, yakni Surya Paloh.

Pantauan Alinea.id, rombongan tiba sekitar pukul 11.10 WIB menggunakan bus partai. Paloh menggunakan jas berwarna hitam, sementara petinggi teras Partai NasDem yang hadir kompak menggunakan jas berwarna biru.

Kedatangan mereka disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan beberapa petinggi teras partai berlambang pohon beringin tersebut.

Selain membahas mengenai UU Pemilu, kedua partai juga membahas materi RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan, serta kerja sama antara kedua partai di Pilkada 2020.