Tahan laju pelemahan rupiah, kebijakan pemerintah kurang berani

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, Handi Risza Idris, menilai kebijakan pemerintahan Jokowi masih kurang efektif dalam menahan laju pelemahan rupiah. 

Pemerintah diminta perlu mengeksekusi langkah-langkah yang lebih berani seperti menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) impor bagi komoditas besar seperti baja.

"Jangan yang kecil-kecil, yang besar seperti baja malah tidak tersentuh. Naikan pajaknya, itu nanti kan bisa jadi sumber pendapatan negara," kata Handi di Tebet, Jakarta, Sabtu (20/10).

Selain itu, menurut Handi, pemerintah dapat mengurangi biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang bisa mengurangi defisit neraca berjalan (CAD). Pemerintah perlu mengkaji dampaknya terhadap masyarakat yang dapat menimbulkan inflasi.

"Saya lihat pemerintah memang menjaga inflasi yang sampai hari ini di 3,5%, saya nggak tahu pemerintah mau mengorbankan hal ini untuk meraih hal yang lebih besar atau tidak," ujarnya. 

Hal yang sama pun disampaikan oleh Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP), Haris Rusli Moti. Menurutnya,Presiden tampak tak konsisten mengenai penetapan harga BBM. 

"Ada dualisme kebijakan pemerintah sekarang, di satu sisi bilang mau ikut pasar, di sisi lain campur tangan," ujar Haris.

Menurutnya, hal ini memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan kepanikan sesaat di pasar dan masyarakat.