Tak lolos TWK, 75 pegawai KPK masuk kategori PPPK

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut polemik alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tak perlu diperlebar lebih luas. Meski tak lolos TWK, 75 pegawai KPK, menurut dia, bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ya kalau tidak lulus assessment TWK tentu pegawai tersebut masuk dalam kategori PPPK. Jadi tidak ada yang dirugikan. Sekali lagi tidak ada yang perlu diperdebatkan dan menjadi debat kusir. Sehingga masalah TWK tidak jadi bola liar, padahal bisa ditampung melalui PPPK," kata Junimart kepada wartawan, Selasa (18/5).

Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan, tugas utama KPK dalam hal alih status pegawainya hanya menegakkan aturan dan perintah, yakni UU No. 19/2019 tentang Perubahan kedua UU KPK. Kemudian Surat Keputusan Ketua KPK No. 652/ 2021 tertanggal 7 Mei 2021 yang berbunyi, sebagaimana diktum kesatu, agar pegawai KPK menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung. Sembari menunggu keputusan lebih lanjut.

"KPK menegakkan aturan, ya ikut aturan dong," lanjutnya.

Dengan demikian, lanjut Junimart, 75 pegawai KPK tersebut bersikap taat atas aturan yang ada. Karena TWK diberlakukan sebagai syarat utama bagi mereka untuk dapat dialihkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). "Semua orang kerja taat pada aturan, bukan mempermasalahkan aturan. Ini yang disebut pekerja yang punya integritas," tegasnya.

Melalui pernyataan itu, Junimart berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menjadikan pengangkatan PPPK bagi 75 pegawai KPK itu sebagai solusi sebagaimana kesempatan yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).