sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Ada intervensi menteri Jokowi pilih Airlangga jadi ketum

Mayoritas DPD tingkat I dan DPD Partai Golkar akan mendukung Airlangga, namun dukungan tersebut dinilai terjadi karena intervensi.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 28 Nov 2019 12:41 WIB
Ada intervensi menteri Jokowi pilih Airlangga jadi ketum

Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan digelar pada 3-6 Desember mendatang, perbedaan pandangan makin mencolok. Utamanya dalam pemilihan ketua umum di Partai Golkar yang terpecah menjadi dua kubu. 

Seperti diketahui, ada dua calon ketua umum Partai Golkar yakni: Airlangga Hartato dan Bambang Soesatyo. Mendekati Munas Golkar dengan agendanya memilih ketua umum, Airlangga disebut menjadi calon ketua terkuat. 

Mayoritas DPD tingkat I dan DPD Partai Golkar diklaim akan mendukung Airlangga menjadi ketua umum. Namun dukungan tersebut dinilai terjadi karena adanya intervensi, salah satunya berasal dari menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal menyebut, ada tiga menteri Presiden Jokowi yang menekan DPD I dan DPD II agar memilih Airlangga Hartarto di Munas. Hal tersebut berdasarkan pengakuan para DPD yang menghubunginya. 

"Jadi ada pembantu Presiden, saya gak mau sebut nama. Tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD I dan DPD II dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga. Berpihak ke Airlangga," kata Syamsul pada Rabu (27/11) malam.

Intervensi tiga menteri tersebut dikatakan Syamsul, tidak diketahui Presiden Jokowi. Apalagi sejak awal Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal partai warisan Orde Baru itu.

"Pak Jokowi sudah dari awal katakan tidak mencapuri urusan Golkar. Lah wong Pak Jokowi baik sama Bamsoet dan Airlangga," sambung Syamsul. 

Menurut Syamsul, salah satu menteri Jokowi yang ikut menekan DPD I dan DPD itu kader Golkar. Adapun dua lainnya berasal dari kalangan akademisi dan dari partai lain.

Sponsored

"Sebenarnya tiga menteri ini tidak punya jabatan politik di parpol. Hanya mau cari legitimasi politik ke Presiden. Biar Presiden itu percaya mereka punya kekuatan politik. Padahal sebenarnya tidak, hanya banyak bacot doang," pungkasnya.