Tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi sangat tinggi

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan Jokowi memiliki modal kuat untuk menjalankan roda pemerintahan di periode keduanya.

Hal ini terlihat dari survey "Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo" yang dilakukan LSI pada kurun waktu 8-17 September 2019. Dari hasil survei ditemukan tren penguatan identitas kebangsaan.

Direktur Ekstekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi mengatakan, dari survei yang dihimpun LSI, sebanyak 86% warga muslim meyakini bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Hanya 4% yang merasa dasar negara ini bertentangan dengan Islam dan hanya 1,8 % yang menganggapnya perlu diganti dengan Undang-Undang Dasar yang lain," ujar Djayadi di Jakarta, Minggu (3/11).

Selain itu, Djayadi mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sangat tinggi, yakni di angka 71,8%, berbanding 26,5% yang menyatakan tidak puas. 

"Ini merupakan trenTing positif untuk modal pemerintah (Jokowi) ke depan," ujarnya.

Tak hanya itu, Djayadi juga menyebut, Jokowi memiliki dukungan kuat dalam hal demokrasi. Pasalnya, dari survei LSI menunjukan sebesar 84,8% masyarakat memiliki komitmen yang kuat akan sistem demokrasi.

"Jadi saat ditanya apakah saudara setuju atau  tidak setuju  jika demokrasi merupakan pemeritahan terbaik untuk Indonesia. Jawabannya setuju jika demokrasi adalah sistem terbaik," ujarnya.

"Dukungan terhadap demokrasi cenderung meningkat dalam tiga tahun dari 2017 hingga 2019, baik semua responden maupun responden muslim," ujarnya.

Meski demikian, Djayadi mengatakan,  Jokowi bukan tanpa beban. Sebab, ia harus tetap menaikkan kepuasan masyarakat agar tidak turun sebagaimana kepuasan yang telah didapat.

"Tantangan pemerintah adalah memelihara dan meningkatkan kepuasan terhadap demokrasi. Bagaimana menjaga dan memperbaiki kecenderungan menurunnya kebebesan sipil dan mengatasi peningkatan gejala intoleransi di masyarakat baik di politik maupun religius-kultural," ujarnya.

Survei ini dilakukan pada 8-17 September  2019 dengan menggunakan motode wawancara langsung yang melibatkan 1.550 responden yang terpilih secara acak di seluruh Indonesia, dengan margin of eror lebih kurang 2,5%.

Penegakan hukum

Selain itu, LSI menyebut, penegakan hukum diawal periode ke-2 pemerintahan Presiden Joko Widodo terbilang baik.

Tercatat 44,3% responden yang menyatakan penegakan hukum di era Jokowi baik dan ada 36% yang menyatakan sedang atau biasa saja.

"Sementara yang menyatakan penegakan hukum era Jokowo buruk/ sangat buruk  ada 15,1%," ujar Djayadi.

Hal tak jauh berbeda juga terlihat dalam bidang politik. Pemerintahan Jokowi masih dipandang baik dalam hal politik. Terdapat 41% responden yang menyatakan kondisi politik pemerintahan Jokowi baik,dan hanya 14,5% yang menyatakan buruk.

"Sementara ada 37,5% yang menyatakan sedang," ujarnya.

Namun, Djayadi mengungkapkan, potret agak berbeda terlihat dalam bidang ekonomi. Menurut Djayadi, kondisi ekonomi nasional lebih banyak dinilai stagnan oleh rata-rata responden.

"Ada sekitar 38,4% yang menyatakan sedang, ada 31,8 %yang menyatakan baik. Dan ada 24,6% yang menyatakan buruk," ujarnya.

Meski demikian, Djayadi mengatakan, rapor pemerintah dalam bidang ekonomi pada tahun 2019 lebih baik dibanding 2018." Tapi jika dirunut dari 2017, pemerintah masih belum mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Lebih banyak warga yang menilai kondisi ekonomi saat ini sedang," ujarnya.