sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Simulasi Pilkada 2020, Tito: Pengaturan waktu perlu perhatian khusus

Proses pemilihan harus dipastikan berlangsung dengan aman, tertib, dan taat protokol kesehatan.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 23 Nov 2020 20:28 WIB
Simulasi Pilkada 2020, Tito: Pengaturan waktu perlu perhatian khusus
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta segera menyelenggarakan simulasi sebelum hari coblosan Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti. Hal tersebut untuk mengecek penerapan protokol kesehatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai, simulasi pemungutan suara penting dilakukan untuk agar ketika hari coblosan bisa terkoordinir dengan baik. "Siapa berbuat apa itu betul-betul bisa diketahui oleh para penyelenggara tempat pemungutan suara (TPS)," kata Tito dalam Koordinasi Analisa, dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada 2020, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (23/11).

Dia berharap, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah dapat mengkoordinasikan prosedur pemungutan suara sebelum hari pemilihan. Misalnya, cara masuk, perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan, dan pengawasan. 

Dia mengingatkan, pengaturan waktu membutuhkan perhatian khusus dari KPPS. Maka, harus jelas agar proses pemilihan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan taat protokol kesehatan.

"Paling penting sekali yang perlu diketahui kita bersama adalah pengaturan jam. Pengaturan jam, kalau dulu tidak, semua yang datang siapa yang datang dilayani, first in first serve. Nah sekarang tidak, itu kalau begitu akan terjadi pengumpulan, jadi yang kuncinya adalah pada KPPS," tutur Tito.

Karena itu, Tito meminta, pemilih lanjut usia (lansia) dan komorbid (menderita penyakit bawaan) agar diberikan perlakuan khusus. 

"Mari dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan perlindungan masyarakat (Linmas) yang di bawah pemerintah daerah (pemda), Satpol PP yang ada di bawah pemda, rekan-rekan Polri dan juga rekan-rekan TNI," ucapnya.

Rapat tersebut dihadiri secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pihak-pihak terkait secara virtual.

Sponsored
Berita Lainnya