sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tujuh nama dideklarasikan jadi kandidat Ketua Umum Golkar

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo hadir dalam deklarasi tersebut bersama tiga calon lainnya.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 18 Jul 2019 15:25 WIB
Tujuh nama dideklarasikan jadi kandidat Ketua Umum Golkar

Tujuh nama dideklarasikan menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Selain calon petahana Airlangga Hartarto dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, lima politikus kawakan Golkar juga disebut membidik kursi Golkar I, yakni Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty, Marlinda Irwanti, Indra Bambang Utoyo, dan Ridwan Hisyam. 

Anggota Dewan Pembina Golkar, Paskah Suzetta berharap ketujuh caketum dapat mengembalikan marwah Partai Golkar sebagai partai yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan gotong royong. 

"Artinya di Golkar ini terdapat berbagai macam kebhinekaan. Saya rasa inilah dinamika yang kita perlu pelihara seutuhnya dalam tubuh Partai Golkar," ujar Paskah dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/7).

Ali Yahya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Satuan Karya Ulama Partai Golkar, sedangkan Ulla tercatat pernah menjabat sebagai mantan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Marlinda merupakan anggota DPR RI. 

Bersama Bamsoet, ketiga politikus Golkar itu hadir dalam acara deklarasi yang digelar Gerakan Milenial Partai Golkar (Gempar) tersebut. Tiga lainnya, yakni Airlangga, Indra Bambang dan Ridwan Hisyam absen dalam acara deklarasi. 

Lebih jauh, Paskah meminta partai berlambang pohon beringin tersebut untuk segera berbenah diri menyambut periode baru. Paskah mendorong Partai Golkar untuk segera mengevaluasi kinerja pengurus partai pasca-Pemilu 2019.

Menurut dia, hingga kini belum ada sinyal evaluasi bakal digelar. Padahal, lanjut dia, PDI-Perjuangan selaku partai pemenang di Pileg 2019 sudah mulai merencanakan hajatan untuk mengevaluasi kinerja partai selama pemilu. 

"Ini yang harus dilakukan segera oleh partai Golkar. Saya dengar Partai Golkar belum melakukan itu. Pleno saja belum apalagi rapimnas (rapat pimpinan nasional) untuk evaluasi," kata Paskah.

Sponsored

Paskah berharap, Golkar bisa menyelenggarakan pleno pada Mei atau Juni pasca-Pemilu 2019. Dengan begitu, rapimnas dan musyawarah nasional (munas) bisa digelar secara berturut-turut pada Juli dan Oktober. "Alur ini yang seharusnya diperbaiki lagi. Ini kan belum sekarang," imbuhnya. 

Senada, Ketua Gempar, Nofel Saleh Hilabi meminta hajatan munas dikebut. Ia berharap munas selesai digelar sebelum Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik.  "Perlu juga secepatnya melakukan konsolidasi internal kepemimpinan di tingkat pusat sesuai ketentuan," kata dia.

Lebih jauh, ia mengatakan, penyelenggaraan Munas harus mencerminkan semangat demokrasi dan kompetisi yang sehat tanpa diwarnai perpecahan dan kegaduhan. Ia juga berharap tidak ada yang dipecat gara-gara mengalirkan dukungan ke salah satu kandidat. 

"Harus juga menciptakan Partai Golkar sebagai tempat yang nyaman bagi generasi milenial serta mendorong terciptanya regenerasi secara sistematis dan keberlanjutan," ujar dia. 

Berita Lainnya
×
tekid