sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

TWK pegawai KPK, PKS: Penanya rongrong Pancasila

Pertanyaan pada TWK KPK tendensius, pisahkan agama dan nasionalisme kebangsaan.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Selasa, 01 Jun 2021 13:09 WIB
TWK pegawai KPK, PKS: Penanya rongrong Pancasila

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, mengaku kaget atas pernyataan pegawai KPK ditanya soal apakah bersedia melepas jilbab saat menjalani tes wawasan kebangsaan (TWK). Juga pengakuan mereka untuk memilih antara kitab suci Al-Qur'an atau Pancasila.

“Pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas tendensius memisahkan agama dan nasionalisme kebangsaan. Penanya jelas tidak paham sejarah bangsa, sekaligus disadari atau tidak telah merusak dan merongrong kewibawaan Pancasila dan konstitusi,” ungkap Jazuli dalam keterangan tertulis bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa 1 Juni 2021.

Ia menduga ada upaya membentur-benturkan agama dan kebangsaan yang dilatari prasangka sesat dan phobia terhadap agama serta menganggap ketaatan pada agama sebagai ancaman (radikalisme).

"Radikalisme, komunisme, sekularisme dan isme-isme lain yang bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi harus kita lawan. Tapi membenturkan agama dan kebangsaan, dengan sinis menuduh orang agamis yang taat agama sebagai anti kebangsaan jelas salah besar dan harus dihentikan karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi itu sendiri,” bebernya.

Sponsored

Jazuli menganggap pertanyaan dalam TWK itu menyesatkan, menyimpang, dan merusak tatanan Pancasila dan UUD 1945 yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. “Di momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini kita semua perlu mengokohkan pemahaman bahwa Pancasila dan konstitusi sejatinya dibangun di atas pondasi agama. Sila pertama Pancasila dan dipertegas Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Membenturkan keyakinan agama dan kebangsaan jelas salah kaprah dan salah arah,” ungkapnya.

Politikus PKS ini melanjutkan, Pancasila dan UUD 1945 justru mendorong setiap warga negara untuk taat dan komitmen pada agamanya masing-masing, bahkan negara menjamin perlindungannya berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUD.

“Kami menuntut Presiden untuk menginvestigasi masalah ini dan mengevaluasi Tes Wawasan Kebangsaan bagi seluruh pegawai negeri, tidak hanya di KPK, agar kembali pada upaya mengokohkan Pancasila dan konstitusi. Bukan sebaliknya, memunculkan pertanyaan yang justru merusak tatanan nilai kebangsaan kita,” tutupnya.

Berita Lainnya