sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Uji kelayakan Dewas BPJS dan isu korupsi, politikus PKS: Sungguh ironis!

Komisi IX harus pastikan sosok Dewas BPJS yang terpilih berintegritas.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Senin, 25 Jan 2021 14:21 WIB
Uji kelayakan Dewas BPJS dan isu korupsi, politikus PKS: Sungguh ironis!
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Komisi IX DPR tengah melakukan proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan  BPJS Ketenagakerjaan.

Proses ini penting untuk memastikan  Dewas BPJS diisi oleh figur yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat. Apalagi dua elite BPJS Ketenagakerjaan tengah berurusan dengan aparat hukum dalam kasus dugaan korupsi.

"Komisi IX harus memastikan sosok yang terpilih adalah mereka yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat. BPJS dibentuk sebagai amanah Undang-Undang No. 24 Tahun 2011,  guna memastikan kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan lapangan kerja bagi rakyat. Jangan sampai lembaga ini justru dianggap sebagai penambah beban. Juga pola komunikasi dan hubungan dengan direksi dan DPR perlu ditingkatkan. Mengingat dewas memberikan saran kepada direksi, melapor kepada Presiden, dan dipilih oleh komisi IX," ujar Anggota  Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher dalam keterangannya, Senin (25/1).

Komisi IX, lanjut dia, akan melakukan pendalaman  kepada para calon terkait  evaluasi pelaksanaan Dewas BPJS periode sebelumnya serta perkembangan situasi terkini, seperti, kenaikan premi saat pandemi, data keanggotaan BPJS, juga tentang potensi korupsi pengelolaan dana jaminan sosial.

"Sungguh ironis jika badan negara yang bertugas memberikan jaminan perlindungan pada rakyat justru didera isu korupsi. Oleh sebab itu, integritas dan rekam jejak yang baik harus menjadi syarat utama Dewas BPJS," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung RI telah memanggil dua orang Direktur dan meningkatkan status menjadi penyelidikan atas dugaan tindak pidana  korupsi dalam pengeloaan dana BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait kasus ini, Netty  meminta pemerintah agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberi kesempatan  aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi.

"Pastikan proses hukum berjalan dengan adil, transparan dan independen. Saya prihatin dan sedih jika terbukti benar terjadi korupsi di  BPJS ketenagakerjaan yang semakin menambah panjang daftar tindak korupsi di lembaga pemerintah. Hal ini harus menjadi tantangan  BPJS ketenagakerjaan dan Dewasnya untuk memperbaiki sistem yang ada dan meningkatkan kembali kepercayaan publik," tambah Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini.

Sponsored

Berdasarkan amanat Undang-undang, anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari unsur pekerja, pemberi kerja dan tokoh masyarakat. Masing-masing ada 10 calon yang sudah lolos eliminasi dari jumlah sebelumnya.

"Dengan keterwakilan tiga unsur ini, diharapkan Dewas  mampu memberi masukan yang inovatif, aplikatif dan up to date dengan dunia perlindungan sosial,  kepada direksi dalam melaksanakan programnya," tutup Netty.

Berita Lainnya

Ngotot mudik, kasus Covid-19 akan meroket

Kamis, 15 Apr 2021 19:09 WIB

Pakar dukung penegakan aturan larangan mudik

Jumat, 16 Apr 2021 08:15 WIB

Ben Wheatley beri bocoran film Meg 2

Kamis, 15 Apr 2021 19:40 WIB