sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Ulama tak perlu dilindungi regulasi khusus

Rencana PKS menginsiasi RUU Perlindungan Ulama dinilai berlebihan.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 19 Nov 2019 16:36 WIB
Ulama tak perlu dilindungi regulasi khusus

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan tak perlu ada undang-undang khusus untuk melindungi para ulama atau tokoh agama di Indonesia. Menurut Fahri, pemerintah wajib melindungi semua warga negaranya, tak terkecuali ulama.

"Semua orang sudah dilindungi di republik ini. Siapa yang tidak dilindungi?" kata Fahri kepada Alinea.id di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Pernyataan itu diutarakan Fahri menanggapi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginisiasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Keagamaan atau RUU Perlindungan Ulama.

Menurut Fahri, ketimbang membuat sebuah aturan khusus melindungi ulama, DPR dan pemerintah sebaiknya merevisi pasal makar dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kerap digunakan untuk menjerat aktivis dan ulama.

"Dulu, ulama itu ada namanya scientific ulama. Itu riset enggak perlu dihukum. Pikiran enggak perlu dihukum. Kebebasan berpikir, terutama di wilayah akademik, enggak perlu dihukum. Kebebasan mimbar akademik enggak boleh dihukum. Itu yang harus ditegakkan. Siapa pun yang memiliki pandangan dan berpendapat, ya, harus dijaga oleh negara," jelasnya.

Terpisah, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai RUU Perlindungan Ulama justru memunculkan diskriminasi terhadap pemuka agama lainnya. 

"Aneh-aneh saja. Ulama, pendeta, pastor, biksu, dan semua itu pemimpin agama," kata Andreas kepada Alinea.id di Jakarta, Selasa (19/11).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Ariyani mengatakan, sah-sah saja PKS mengusulkan RUU tersebut dan mendorongnya masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sponsored

"Tapi, untuk berhasil masuk Prolegnas tentunya dibutuhkan kerja-kerja politik ekstra, terutama dengan adanya kebijakan target realistis Prolegnas, di mana setiap komisi hanya akan membahas dua atau tiga usulan RUU," ujar dia. 

RUU Perlindungan Ulama merupakan salah satu janji kampanye PKS pada Pemilu 2019. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, PKS tengah menyusun naskah akademik RUU tersebut dan rutin melobi elite-elite parpol di Senayan untuk meloloskannya ke Prolegnas.  

Geliat musisi indie di pusaran aksi

Geliat musisi indie di pusaran aksi

Rabu, 22 Jan 2020 06:32 WIB
Skandal salah urus Jiwasraya dan ASABRI

Skandal salah urus Jiwasraya dan ASABRI

Selasa, 21 Jan 2020 06:06 WIB
Berita Lainnya