Usulan duet Prabowo-Jokowi disebut disokong oligarki

Sekretariat Bersama (Sekber) mendorong duet Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Usulan tersebut pun menuai kritik karena dinilai untuk mempertahankan keuntungan ekonomi yang telah didapatkan.

"Di balik itu, tentu ada para oligarki yang berupaya memperbesar pundi-pundi ekonomi. Para oligarki ingin kerajaan bisnisnya semakin menggurita bila Jokowi tetap memimpin Indonesia bersama Prabowo," ujar pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, dalam keterangan tertulis.

Baginya, usulan tersebut menafikan potensi anak bangsa lainnya. Padahal, banyak figur yang kemampuannya lebih mumpuni daripada Prabowo dan Jokowi.

"Upaya menduetkan Prabowo-Jokowi sama saja mengerdilkan potensi anak bangsa untuk memimpin negeri tercinta. Para inisiator ini seyogianya tidak terperangkap kepentingan sesaat hanya untuk mempertahankan dan memperluas kapital golongannya saja," tutur mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.

Menurutnya, wacana tersebut bakal ditolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Alasannya, partai berlogo banteng moncong putih ini mengisyaratkan akan mengusung Ketua DPR, Puan Maharani, dalam Pilpres 2024 sekalipun belum ada keputusan resmi hingga sekarang.

"Bahkan sinyalemen kuat Puan akan dipasangkan dengan Prabowo sebagai konsekuensi masuknya Ketua Umum Gerindra ke kabinet Jokowi," jelas Jamiluddin.

"Karena itu, Megawati Soekarnoputri [Ketua Umum DPP PDIP] akan berpeluang bereaksi keras bila duet tersebut terwujud. Mega akan lebih mendahulukan kepentingan partainya, khususnya kesinambungan trah Soekarno," tandasnya.

Sekber Prabowo-Jokowi pada Sabtu (15/1) lalu mengusulkan jagoannya sebagai pasangan pada Pilpres 2024. Dalihnya, kepemimpinan periode kedua Jokowi berada pada posisi sulit akibat krisis global dan pandemi.

Kondisi ini, klaim Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G. Gisel, memerlukan respons cepat dan tepat pemerintah agar Indonesia tidak masuk ke dalam jurang resesi.