Vaksin Covid-19 gratis, politikus PAN: Ternyata Presiden Jokowi akomodatif

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang akan menggratiskan biaya vaksinasi Covid-19 bagi seluruh rakyat Indonesia.

Politikus PAN itu menilai keputusan tersebut merupakan tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Dia berharap, kebijakan itu dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi dalam negeri.

Bagi Saleh, keputusan itu merupakan tindaklanjut dari hasil rapat Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan. Dia berkata, salah satu kesimpulan rapat yang disepakati yakni terkait pembebasan biaya vaksinasi untuk rakyat.

"Ternyata Presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," ujar Saleh, kepada wartawan, Rabu (16/12).

Kendati vaksininasi akan digratiskan, Saleh meminta pemerintah untuk memperbaiki data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk, kata dia, terkait keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin.

"Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," terangnya.

Senada dengan Saleh, anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengaresiasi kepitisan gratis vaksin Covid-19 bagi rakyat. Menurutnya, saat ini pemerintah hanya tinggal memastikan keamanan vaksin tersebut.

"Nah kaitannya setelah menggratiskan, sekarang kita berharap vaksinisasi yang dari China maupun lainnya, kita menunggu data keamanan, keselamatan dan data efektivitas sesuai harapan kita. Sehingga segera bisa memvaksinasi masyarakat," tutur dia.

Di samping itu, Rahmad meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi sosialisasi matang terkait vaksinasi Covid-19 ini. Dia berharap, strategi sosialisasi itu dapat mencakup skema dan mekanisme vaksinasi Covid-19.

"Sehingga kalau vaksin ini sudah diberikan izin edar, data keamanan sudah terasedia dan mencukupi, saya kira jangan sampai rakyat menunggu, bertanya, sehingga timbulkan masalah di lapangan," tutur dia.

"Demikian juga saya mengimbau kepada pemda dan pihak rumah sakit berkoordinasi yang baik terkait mekanismenya. Ini penting karena ini organisasi massa yang sangat besar, penyuntikan kan butuh perencanaan yang matang, kerjasama matang," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Keputusan diambil setelah eks Gubernur DKI Jakarta itu mendapat masukan dari sejumlah pihak.

"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin Covid-19 ke masyarakat gratis," ujar Jokowi, dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden Jakarta, Rabu (16/12).