Vaksin mandiri dinilai berpotensi pantik isu sensitif

Pemerintah masih menyiapkan aturan vaksin Covid-19 jalur mandiri bagi perusahaan dan swasta untuk mempercepat tercapainya target kekebalan masyarakat (herd immunity).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, pemerintah harus fokus pada tahapan vaksinasi massal yang bakal diberikan kepada rakyat secara gratis. Ia pun meminta pemerintah agar memprioritaskan kelompok frontliners (garda depan) tenaga kesehatan (nakes), guru, tokoh agama, hingga TNI-Polri.

Disisi lain, kata dia, pemerintah perlu menjamin pendistribusian vaksin Covid-19 ini sampai ke pelosok dan kawasan 3 T (terdepan, terpencil, dan terluar daerah perbatasan). Ia juga mengingatkan terkait pentingnya mitigasi dan tata kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Apalagi saat ini beberapa wilayah di Indonesia sedang mengalami musibah, baik banjir, longsor, erupsi gunung berapi, dan gempa. Pastikan bahwa vaksin, cold chain, dan sarana logistik pendukung vaksinasi semua aman,” ucapnya kepada reporter Alinea.id, Sabtu (23/1).

Menurutnya, wacana vaksinasi mandiri akan memantik isu sensitif di tengah masyarakat, yakni orang-orang berduit dapat memilih vaksin dan tempat vaksinasi yang bagus. Alih-alih menyiapkan vaksin gratis untuk rakyat, kata dia, pemerintah justru disibukkan dengan perusahaan yang ingin mendapatkan vaksin dengan cara berbayar.

“Belum lagi persoalan data penerima vaksin yang menuai sengkarut. Alhasil, tujuan vaksinasi untuk membentuk herd immunity ini pun terancam gagal,” tutur Netty.

Kesemrawutan harga rapid tes, PCR, hingga kelangkaan masker, kata dia, sudah cukup untuk pelajaran bagi pemerintah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dalam mengurus vaksin Covid-19 ini.

“Buktikan komitmen Pemerintah menyediakan vaksin gratis untuk rakyat. Tentu saja vaksin yang aman dan terkendali,” pungkas Netty.

Berbeda dengan Netty, Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen sebelumnya menilai rencana pemerintah untuk membuka peluang vaksinasi Covid-19 secara mandiri merupakan bentuk jaminan negara terhadap hak keselamatan warga.

Menurutnya, vaksinasi mandiri bisa menjadi solusi atas terbatasnya anggaran belanja negara dan adanya program prioritas yang perlu dieksekusi.

"Maka, harus ada solusi bersama, yakni warga yang mampu bisa mensubsidi yang kurang mampu. Ini kesetaraan, dalam rangka saling bantu," kata Nabil, kepada wartawan, Jumat (22/1).

Vaksinasi mandiri itu, lanjut Nabil, dapat membentuk keseimbangan program vaksinasi Covid-19 antarkelas masyarakat.

"Yang kaya membantu yang miskin dengan membeli vaksin, membantu pemerintah mengumpulkan dana untuk pengadaan vaksin," tuturnya.