sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

YLKI ragukan penegakan hukum pilkada di tengah pandemi

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dinilai paradoks.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Kamis, 24 Sep 2020 13:36 WIB
YLKI ragukan penegakan hukum pilkada di tengah pandemi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 410.088
Dirawat 58.418
Meninggal 13.869
Sembuh 337.801

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 paradoks jika Pemerintah dan DPR tetap bersepakat melaksanakan pilkada. Pasalnya, pandemi Covid-19 dinilai masih menggila.

"Kami meminta agar Presiden Joko Widodo menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannnya, Rabu (23/9).

Wabah Covid-19, lanjut Tulus, masih terus mengancam seluruh warga Indonesia. "Saban hari warga yang terkonfirmasi terus meningkat, lebih dari 4.000 orang per harinya. Dan korban meninggal pun makin eskalatif. Kini Indonesia memasuki rating ke-20 untuk negara  yang terkena wabah Covid-19, dan di level ASEAN kita rating nomor dua setelah Filipina," bebernya.

Jika dilihat trennya, sambung dia, dalam beberapa langkah lagi Indonesia akan menanjak menyalip negara-negara lainnya.

"Termasuk menyalip Filipina. Dan sampai detik ini pemerintah, pusat dan daerah, tampak masih kedodoran dalam mengendalikan wabah Covid-19 tersebut," ujarnya.

Tulus menambahkan, putusan dan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR untuk tetap menggelar Pilkada pada 9 Desember mendatang sulit dicerna akal sehat. 

"Sungguh suatu kesepakatan yang tidak bisa dinalar secara akal sehat. Seharusnya sumber daya dan sumber dana yang ada dikerahkan secara totalitas untuk memerangi dan mengendalikan wabah Covid-19," katanya.

Apalagi, jelas Tulus, jika dalam pelaksanaan pilkada terdapat kecurangan, maka akan berpotensi menimbulkan kericuhan massa, dan artinya menjadi potensi besar untuk terjadinya pelanggaran pada protokol kesehatan. 

Sponsored

"Dan rasanya hal yang sangat musykil bagi semua pihak, terutama bagi aparat penegak hukum, untuk melakukan upaya law enforcement terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada alasan yang cukup absah jika pemerintah dan DPR bersepakat menggelar pilkada pada akhir 2020 ini.

"Keamanan dan Keselamatan publik seharusnya menjadi pertimbangan utama dan pertama, bukan malah dipertaruhkan," pungkas Tulus.

Berita Lainnya