sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Enam Dimensi dalam Gerakan Menuju Smart City di Indonesia

Dalam proses menuju smart city, terdapat enam dimensi di dalamnya, yaitu smart city, itu ada smart environment, smart economy, smart brandin

Lismei Yodeliva
Lismei Yodeliva Minggu, 19 Des 2021 17:54 WIB
Enam Dimensi dalam Gerakan Menuju Smart City di Indonesia

Indonesia, negara kepulauan yang memiliki sebanyak 514 kota/kabupaten. Meski demikian, hingga saat ini baru 141 Kota/Kabupaten yang telah mendapatkan pendampingan penyusunan masterplan smart city. Artinya, masih ada sekitar 350 sekian kota/kabupaten yang belum mendapatkan pendampingan penyusunan masterplan smart city. 

Koordinator Penyusunan Masterplan Smart City Direktorat LAIP, Dwi Elfrida Simanungkalit menjelaskan, adanya beberapa kendala utama yang membuat pengimplementasian smart city menjadi terhambat.

Kendala dan tantangan itu sangat banyak, terutama tentang keseriusan dan komitmen dari kepala daerahnya. Beberapa kepala daerah sangat concern dalam mengimplementasikan program smart city tapi ada ada juga beberapa yang masih belum mengutamakan implementasi smart city di kota/kabupaten nya,” ujar Dwi dalam video wawancara “Progres Gerakan Menuju Smart City di Indonesia” pada channel Youtube E Government Indonesia, Minggu (19/12).

Menurut Dwi, hal itu didorong dengan adanya pola pikir (mindset) yang salah terhadap smart city. Smart City bukan hanya tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technology (ICT), dan internet saja. Dalam proses menuju smart city, terdapat enam dimensi di dalamnya, yaitu smart city, itu ada smart environment, smart economy, smart branding,smart govenment,  smart society, dan smart living.

BACA JUGA

    Smart environtment yaitu menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Selanjutnya, smart economy yakni memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi (cashless) berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya.

    Smart branding, membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Smart government, berarti memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik.

    Smart society, memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Terakhir adalah, smart living, yaitu Mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah.

    Adapun dalam setiap program inovasinya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi secara tepat guna, sebagai alat percepatan dalam mengimplementasikan inovasi-inovasi dalam pengembangan potensi daerah, tata kelola pemerintah masing-masing daerah, dan juga mensejahterakan hidup masyarakatnya.

    Sponsored

    Namun nyatanya yang terjadi di beberapa tahun yang lalu adalah banyaknya kepala daerah yang justru mengartikan smart city sebagai belanja TIK, belanja internet, tanpa tahu pemanfaatan yang maksimal dari infrastruktur tersebut.

    Kendala lainnya adalah kota/kabupaten yang kurang Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya sosialisasi program smart city kepada masyarakat di wilayahnya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu jika kota/kabupatennya sudah mulai mengimplementasikan smart city. Oleh sebab itu, perlu adanya peran aktif dari para kepala daerah dan ASN untuk mau mengikuti pelatihan-pelatihan terkait smart city.

    “Nah, ini juga yang diminta kepada kepala daerah untuk tidak bosan-bosannya, mereka setiap tahun jika harus mengalokasikan anggaran dan melakukan program sosialisasi kepada masyarakat, sehingga yang terdidik atau literasi tentang apa itu smart city tidak hanya aparat pemerintahnya, tapi juga masyarakat,” ujar Dwi.

    Dwi berharap agar setiap kota/kabupaten dapat mulai berkomitmen dan mengubah mindset akan pemahaman tentang smart city dan mulai melakukan perencanaan yang matang mengenai inovasi-inovasi berkelanjutan dalam mengembangkan daerahnya.

    Kami ingin mengajak seluruh pemerintah kota kabupaten di Indonesia, untuk sudah mulai berbenah diri mengubah mindset, memikirkan apa dampak yang akan dirasakan masyarakat dari program yang kita lakukan untuk menjadi pertimbangan pertama dan utama kita dalam merumuskan suatu program,ungkap Dwi.

    Selanjutnya, Dwi menyebutkan bahwa dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan yang disertai dengan adanya inovasi-inovasi smart city, dapat mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya, cita-cita kita, meningkatkan masyarakat yang lebih, yang kualitasnya hidupnya lebih meningkat, dan lebih sejahtera.

    Menurutnya, di luar dari segala kendala yang ada, hadirnya gerakan menuju smart city ini dapat memberikan pemanfaatan dengan dampak yang signifikan terhadap daerah dan masyarakat. Daerah yang sudah memiliki pemahaman yang sama akan smart city, akan dapat semakin memahami smart city dan dapat mengimplementasikannya di tiap-tiap sektor daerahnya. Keuntungan lainnya adalah mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan (bagi daerah dengan inovasi terpilih), mendapatkan pendampingan penyusunan masterplan smart city, memiliki dasar, memiliki dokumen acuan, serta perencanaan yang matang tentang implementasi program smart city di kota/kabupatennya.

    Pemerintah Pemerintah
    Lismei Yodeliva
    Lismei Yodeliva