Gerakan Menuju Smart City di Kawasan Danau Toba

Gerakan menuju smart city atau kota cerdas merupakan program yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP), bersama dengan tujuh kementerian lainnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Gerakan tersebut bertujuan membimbing kabupaten/kota dalam menyusun masterplan smart city agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Pada 2021, gerakan menuju smart city yang telah dilaksanakan oleh Kemkominfo sejak tahun 2017 ini, kembali diinisiasi dan diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu program prioritas yang dikhususkan kepada 70 kota/kabupaten yang ada pada 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) dan kawasan Ibu Kota Negara Baru. Adapun sepuluh Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional yang dimaksud terdiri dari Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Borobudur (Jawa Tengah), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Bromo (Jawa Timur), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

Ditetapkan oleh Kemenparekraf dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu kawasan pariwisata prioritas, Danau Toba didukung oleh delapan kota/kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Simalungun. Kedelapan Kabupaten inilah yang diharapkan untuk dapat bersinergis satu sama lain dalam meningkatkan potensi daerah mereka, dan mulai mengimplementasikan smart city.

“Bagaimana mereka bekerja sama satu dengan lainnya untuk mendukung kawasan Danau Toba ini. Mendukung untuk menarik minat wisatawan domestik, dan wisatawan internasional dan menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya untuk ke dalam pembangunan infrastruktur bisa, pembangunan pembukaan bisnis baru bisa, gitu ya kan, di kawasan, di kedelapan kota Kabupaten ini,” ujar Koordinator Penyusunan Masterplan Smart City Direktorat LAIP, Dwi Elfrida Simanungkalit, dalam video wawancara “Progres Gerakan Menuju Smart City di Indonesia” pada channel Youtube E Government Indonesia, Minggu (19/12).

Dengan gerakan smart city, pemerintah kota/kabupaten dapat melakukan inovasi guna megembangkan setiap potensi wisata, baik dalam segi pengembangan infrastruktur hingga smart branding dalam mempromosikan destinasi wisata.

Dalam hal ini, Dwi menyebutkan bagaimana promosi destinasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk paket wisata di kawasan Danau Toba (The North Sumatera tour), termasuk delapan kabupaten di sekitarnya. Sehingga, dengan adanya paket wisata atau holiday package tersebut para  wisatawan dapat mengunjungi kedelapan kota/kabupaten di kawasan Danau Toba.

Meski demikian, dalam pengimplementasiannya pihak daerah tentunya perlu memikirkan inovasi menarik akan promosi wisata yang juga disesuaikan dengan konsep 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) yang menjadi salah satu prinsip pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu masing-masing daerah sudah harus mengetahui apa saja yang bisa ditawarkan kepada para wisatawan untuk saat mengunjungi daerah tersebut. Bukan hanya sekadar dipromosikan saja tetapi juga disertai dengan pembenahan setiap fasilitas di tempat-tempat wisata menjadi lebih baik lagi.

“Nah, kalau misalnya sudah ada paket wisata seperti itu masing-masing kota/kabupaten harus merencanakan juga di kota/kabupatennya, harus direncanakan spot kota wisata yang harus bisa di visit and it’s worth, itu layak untuk di visit,” kata Dwi.

Menurut Dwi, penyampaian storytelling yang kaya akan budaya dan historical dapat menjadi salah satu cara rebranding yang dilakukan oleh daerah-daerah di kawasan tersebut. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Humbangan Hasundutan. Cara ini dapat terus didorong, dikembangkan, dan diterapkan pula oleh Tapanuli Utara, Karo, Samosir, Toba, Simalungun dan Pakpak Bharat.

Menjadi salah satu konsep dari pengelolaan pariwisata, kelayakan amenitas seperti ketersedian penginapan, toilet bersih, sarana ibadah, fasilitas kesehatan dan lainnya yang di kawasan Danau Toba dan kesembilan KSPN lainnya masihlah belum memenuhi standar internasional. Bahkan ketersedian dari amenitas tersebut, masih jauh dari standar nasional.

“Nah, kelayakan amenitas itu seperti toilet bersih, air bersih gitu ya kan. Kemudian tempat penginapan yang layak seperti itu, bagi para pengunjung wisatawan internasional, yang seharusnya sudah memenuhi standar Internasional tapi kondisinya saat ini tapi kondisinya saat ini bahkan standar nasional, masih jauh dibawah standar nasional” ucap Dwi.

Menargetkan wisatawan asing dan nasional, tentunya kelemahan akan kelayakan amenitas, perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah, ataupun kementerian pariwisata dan kementerian PUPR. Dwi menjelaskan, Kemenparekraf dalam membuat standarisasi kelayakan amenitas yang harus dipenuhi oleh kota/kabupaten yang menjadi pendukung Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional.

Sementara itu, lanjut Dwi, bagi Kementerian PUPR dalam hal anggaran fokusnya bisa  digunakan untuk  pengembangan infrastruktur destinasi wisata, termasuk kelayakan amenitas dari kementerian untuk kota/kabupaten yang ada pada KPPN. Oleh karena itu, dalam mewujudkan gerakan smart city di kawasan Danau Toba, diperlukan adanya peran aktif dari semua pihak untuk dapat mendukung KSPN Danau Toba sebagai destinasi wisata yang dikenal oleh para wisatawan nasional maupun internasional.