sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Jokowi harus ingatkan menteri agar tak rangkap jabatan

Menteri yang rangkap jabatan sangat rentan dengan konflik kepentingan.

Alika Naila Putri
Alika Naila Putri Jumat, 29 Nov 2019 10:12 WIB
Jokowi harus ingatkan menteri agar tak rangkap jabatan

Sempat melarang menteri merangkap jabatan pada 2014, Presiden Joko Widodo justru manganulir kebijakan itu di Kabinet Indonesia Maju. Padahal menteri yang rangkap jabatan sangat rentan dengan konflik kepentingan.

Ada tiga ketua umum partai yang masuk Kabinet Indonesia Maju, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. 

Belum lagi beberapa menteri juga menjadi pengurus di partainya masing-masing. Sebut saja Menkominfo Johnny G Plate yang masih menjabat Sekjen NasDem, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang juga Ketua DPP PKB, dan Menteri KKP Edhy Prabowo yang juga Waketum Gerindra.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kalau Jokowi tidak segera mengingatkan menterinya agar tidak rangkap jabatan, dampak negatif yang ditimbulkan cukup berbahaya. 

BACA JUGA

    Pemerintah akan terkesan menampung kepentingan kelompok. Sebab partai politik selama ini berfungsi merealisasikan visi dan misi kepentingan kelompok berdasarkan aspirasi pemilih.

    Sementara pemerintah, kata Ujang, jelas-jelas mewakili kepentingan khalayak. "Karena itu seharusnya Presiden justru mengingatkan menteri-menterinya agar jangan rangkap jabatan," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Kamis (28/11).

    Jokowi, lanjut Direktur Indonesia Political Review (IPR) itu, seharusnya sadar banyaknya menteri yang rangkap jabatan akan berdampak buruk kepada kinerja pemerintah secara luas.

    Sebelumnya, pengamat ekonomi Icsanuddin Noorsy berpendapat senada. Dia mencontohkan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto yang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar menunjukkan buruknya sistem di pemerintahan Jokowi.

    Sponsored

    "Struktur pemerintah digabung menjadi struktur politik, rusak sistem ini. Ketum sekaligus jadi Menteri Ekonomi. Ini salah sistem. kata Noorsy. Menurut dia, kondisi ini bisa mengancam Indonesia berada dalam lingkaran krisis ekonomi.

    Dia menjelaskan, menteri-menteri Jokowi, utamanya Menko Perekonomian tengah dihadapkan pada tantangan berat dalam memperbaiki kinerja ekonomi. 

    Noorsy menyebut lima tangangan di antaranya, tingkat suku bunga rendah dan fiskal ekspansif, tantangan deglobalisasi, memperbaiki daya beli masyarakat, serta tantangan menihilkan ketergantungan dari pihak luar.

    "Risiko pasar Indonesia sangat tinggi. Nilai tukar sangat sensitif. Artinya posisi Indonesia rentan krisis," katanya lagi.

    Karena itulah, menurut Noorsy, menteri-menteri ekonomi Jokowi dituntut fokus. Bukan malah tenaga dan pikirannya dibagi untuk mengurusi parpol.

    Golkar Golkar
    Julius Abner Azel
    Julius Abner Azel