sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kebijakan publik unggul kunci keberhasilan negara

Dengan kebijakan unggul, pemerintah dapat mengelola negara dengan efektif.

Alika Naila Putri
Alika Naila Putri Senin, 25 Nov 2019 13:03 WIB
Kebijakan publik unggul kunci keberhasilan negara

Kejatuhan dan keberhasilan suatu negara ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya, bukan oleh sumber daya alam (SDA), posisi strategis, bahkan politiknya. Dengan kebijakan unggul, pemerintah dapat mengelola negara dengan efektif.

“Jadi, bukan karena pemerintahnya kuat sehingga efektif, namun karena kebijakan publik yang unggul sehingga didukung rakyatnya. Semua itu (faktor di luar kebijakan publik) adalah faktor pembentuk (input producers) namun bukan lagi faktor penentu,” kata mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (25/11).

Hatta menyampaikan pidato ilmiah berjudul “Kebijakan Publik Unggul: Tantangan Indonesia Kemarin, Kini, dan Esok”. Gelar Doktor Kehormatan diberikan ITB sebagai penghormatan atas prestasi, capaian, dan warisan Hatta dalam kebijakan publik, khususnya saat menjabat sebagai menteri dan sejumlah jabatan publik lainnya. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tercatat sebagai Menteri sejak 2001 hingga 2014, dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hatta menekankan pentingnya untuk bergerak lebih jauh dari kebijakan ekonomi Keynesian menuju beyond Keynesian. Negara melalui kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan, perlu berperan efektif dalam peningkatan daya saing, kemajuan teknologi dan inovasi. Dengan mengadopsi pemikiran Michael E Porter tentang keunggulan kompetitif, Hatta mendorong peranan negara dalam meningkatkan daya saing dan kemampuan para produsen untuk memproduksi barang-barang yang berdaya saing, sehingga konsumen membeli barang-barang tersebut.

BACA JUGA

    Hatta juga menjabarkan tiga krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di tiga benua, Eropa (Yunani) pada 2012, Amerika pada 2008, dan Asia pada 2008 dan 2012. Tiga krisis tersebut memberi pelajaran krisis terjadi dimulai dari kebijakan yang tidak tepat. Keberhasilan Indonesia mengatasi potensi krisis 2008 dan 2012, menurut Hatta, dikarenakan pemerintah saat itu belajar dari krisis 1998 dan melakukan pembenahan perekonomian dengan memperkuat sektor-sektor fundamental.

    Di awal pemerintahan, Presiden SBY memprioritaskan pemulihan ekonomi, investasi dan sektor riil, mereformasi berbagai kebijakan di bidang investasi, keuangan dan kelembagaan, serta program untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Melalui kebijakan Triple Track Strategy, pemerintah mendorong pertumbuhan, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

    Dalam sambutan Pertanggungjawaban Akademik, Profesor Kombaitan selaku Promotor mengatakan, Hatta Rajasa tampil dalam bidang kebijakan publik di Indonesia di era di mana kebijakan publik tengah menghadapi tantangan-tantangan baik dalam aspek praktis maupun keilmuan sekaligus.

    “Pemikiran beliau tentang kebijakan publik berinspirasikan pemikiran-pemikiran John Maynard Keynes, yang membawa perubahan besar dalam kebijakan ekonomi Inggris di era Great Depression di tahun 1930-an. Di era itu, di tengah-tengah meluasnya kepercayaan akan gagasan pasar-bebas dalam paham ekonomi neo-klasik, Keynes mengedepankan kembali peranan negara melalui intervensi kebijakan publik dalam mendorong permintaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” tegas Kombaitan.

    Sponsored

    Untuk pembangunan saat ini dan ke depan, Hatta setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi dan Presiden RI ke-6, SBY—yang menempatkan momentum 100 Tahun Kemerdekaan, 2045, sebagai titik Indonesia Maju. Mantan Menristek itu mengatakan, pada 2011 pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai bagian integral perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, serta target capaian Indonesia Maju di 2045.

    Visi Indonesia Maju, tambah Hatta, disampaikan kembali oleh Presiden SBY dalam “Indonesia in 2045: The Centennial Journey” (Perjalanan Satu Abad), Agustus 2011. Hal senada diperkuat Presiden Jokowi dalam Pidato Pelantikan, 20 Oktober 2019, bahwa mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada Satu Abad Indonesia Merdeka tak lain adalah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah menjadi negara maju.
    Untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, Hatta menawarkan lima agenda. Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kita sedang memasuki bonus demografi yang harus dimanfaatkan menjadi kekuatan penggerak ekonomi nasional. Kita memerlukan a radical rethinking way of human capital development,” kata Hatta.

    Agenda kedua, membangun pusat-pusat pertumbuhan baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional, setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Aganda ketiga, penguatan konektivitas dan infrastruktur. Mengintegrasikan konektivitas secara domestik dan terhubung secara global. Terutama menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems.

    Agenda keempat, transformasi ekonomi ekstraktif menuju value added economy. Pola pikir yang menganggap kita memiliki SDA “melimpah”, membuat kita mempunyai kebijakan yang cenderung ekstraktif. Kekayaan SDA baik terbarukan maupun tidak terbarukan, seharusnya kita jadikan keunggulan untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing.

    Agenda kelima, ekonomi kewirausahaan. Mengutip Joseph Schumpeter, Hatta menegaskan bahwa peran penting wirausahawan dalam teori pertumbuhan ekonomi suatu negara.

    Hatta Rajasa Hatta Rajasa
    Julius Abner Azel
    Julius Abner Azel