sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Meski berlibur, jangan sampai timbulkan kerumunan

Pemerintah saat ini tengah melakukan langkah antisipasi dengan menyusun kebijakan terkait perjalanan selama periode libur panjang.

Lismei Yodeliva
Lismei Yodeliva Kamis, 17 Des 2020 15:49 WIB
Meski berlibur, jangan sampai timbulkan kerumunan

Jelang masa liburan panjang, Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah segera menyesuaikan diri demi melindungi daerahnya masing-masing. Salah satu upaya perlindungan, dengan mewajibkan pelaku perjalanan bepergian dalam keadaan sehat.

"Dengan upaya screening melalui swab antigen yang diakui sebagai alat screening Covid-19 oleh WHO (World Health Organization)," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.

Pemerintah saat ini tengah melakukan langkah antisipasi dengan menyusun kebijakan terkait perjalanan selama periode libur panjang. Kebijakan yang tengah disusun ini meliputi syarat testing bagi pelaku perjalanan. Meski terkesan sulit, masyarakat harus menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditujukan melindungi masyarakat dan mencegah lonjakan penularan kasus Covid-19. "Satgas menghimbau masyarakat dapat patuh, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan dengan efektif," tegasnya

Namun, sepertinya langkah antisipasi Pemerintah dengan cara screening Covid-19 melalui swab antigen, malah menimbulkan kerumunan.  Ini tentu saja berbanding terbalik dengan aturan Pemerintah untuk menjaga jarak. Kerumunan yang terjadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten, sepertinya bisa jadi contoh yang buruk, betapa kurang diperhatikannya pelayanan transportasi bagi masyarakat.

BACA JUGA

    Ratusan orang berebut ingin melakukani rapid test antigen. Peristiwa itu terjadi pada 19 Desember 2020. Sejumlah calon penumpang pesawat mengatakan, aturan wajib rapid test antigen bagi orang yang bepergian diberlakukan mendadak dan itulah yang menyebabkan terjadinya kerumunan di bandara.  

    Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, stasiun, terminal bus, dan pelabuhan tentu saja akan dipadati masyarakat. Pemerintah mengeluarkan aturan wajib rapid test antigen bagi orang yang bepergian dan sudah menetapkan biayanya, yakni di Pulau Jawa Rp 250 ribu dan di luar Pulau Jawa Rp 275 ribu.   

    Selain menimbulkan kerumunan, penerapan aturan wajib rapid test antigen yang dinilai mendadak tersebut juga membuat masyarakat panik. Kepanikan terjadi karena mereka ingin mendapatkan surat keterangan rapid test antigen dalam waktu singkat dan bersamaan.

    Pemerintah kini tentu sudah punya rencana tentang penerapan tanpa masalah aturan wajib rapid test antigen bagi orang yang bepergian. Bahkan, lebih jauh dari itu, dapat dipastikan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerumunan, juga mencegah praktik pungutan liar, percaloan, dan penipuan dalam program vaksinasi Covid-19 gratis tahun depan.    

    Sponsored

    Sebenarnya per tanggal 13 Desember 2020, peta zonasi kepatuhan protokol kesehatan menunjukkan peningkatan pada beberapa daerah di Indonesia. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, ini adalah hal yang baik dan harus ditingkatkan.

    Meski demikian, Wiku menambahkan masih terdapat beberapa lokasi yang menimbulkan kerumunan. Pemerintah daerah dan Satgas daerah diminta untuk melakukan tindakan tegas berupa pembubaran kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Tak hanya masyarakat yang tidak patuh, pihak penyelenggara yang menimbulkan kerumunan pun dapat disanksi.

    "Berikan juga sanksi kepada pihak yang menyelenggarakan kerumunan. Saya juga meminta kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan mengenai protokol kesehatan yang sudah ditentukan, hindari kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan untuk melindungi diri sendiri dan orang terdekat dari penularan-penularan Covid-19," ungkapnya.

    Jangan sampai liburan panjang ini malah menambah pasien yang positif Covid-19, karena tugas para tenaga medis di rumah sakit pun akan menjadi tambah berat. Diharapkan masyarakat tetap bisa mengikuti aturan Pemerintah, karena bagaimanapun usaha Pemerintah untuk mengatasi masalah Covid-19. Tidak akan ada gunanya jika masyarakat tetap melanggar aturan kesehatan.

    Covid-19 Covid-19
    Lismei Yodeliva
    Lismei Yodeliva