sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

ProDEM Tolak Perppu Penanganan Covid dan RUU Omnibus Law 

Kelompok aktivis ProDEM mengirimkan surat kepada DPR berisi penolakan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan RUU Omnibus Law.

Alika Naila Putri
Alika Naila Putri Rabu, 29 Apr 2020 12:51 WIB
ProDEM Tolak Perppu Penanganan Covid dan RUU Omnibus Law 

Kelompok aktivis ProDEM mengirimkan surat kepada DPR berisi penolakan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan RUU Omnibus Law. Perppu Nomor 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Surat disampaikan puluhan aktivis ProDEM, Selasa, 28 April 2020, saat mereka menggelar aksi protes di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 dan berakhir pada 13.35 WIB tersebut dipimpin Iwan Sumule, Ketua Majelis ProDEM dengan menggelar poster dan orasi para peserta aksi secara bergantian.

“ProDEM menyatakan keprihatinan bahwa di tengah kondisi yang memprihatinkan akibat merebaknya wabah covid-19 di Indonesia, masih saja ada oknum yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi, termasuk adanya dugaan korupsi dan potensi penyalahgunaan anggaran proyek alkes,” kata Iwan Sumule melalui siaran pers.

Menurut Iwan, negara sedang terancam oleh krisis ekonomi akibat dari kebijakan pemerintah yang diindikasikan gagal mengalokasikan distribusi keuangan secara menyeluruh. Selain beban utang negara yang meroket karena potensi gagal bayar terhadap utang pokok plus bunga pinjaman yang harus dibayarkan ke pihak asing.

BACA JUGA

    “Fakta lain menunjukkan rakyat semakin miskin dan terlilit utang seperti yang dialami para pengemudi transportasi online, nasabah pinjaman online peer to peer lending, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang sulit dihindari. Termasuk masalah kesenjangan sosial ekonomi yang tajam dan penegakan keadilan yang timpang,” tambahnya.

    Atas masalah tersebut, jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) menganggap Presiden Joko Widodo atau Pemerintah patut diduga lalai dan terlambat mengambil sikap dan tindakan, serta cenderung menutup-nutupi fakta yang sedang terjadi.

    Dalam suratnya, ProDEM memandang perlu menyampaikan sikap dan pandangan kepada DPR atas masalah yang menjadi kewenangan DPR yakni, pertama masalah pemberlakuan Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan kedua rencana DPR untuk membahas dan berniat mengesahkan RUU Omnibus Law.

    “Kedua topik masalah hukum di atas menurut ProDEM jelas bertentangan dengan konstitusi UUD 45 dan melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah hukum serta sistem hukum yang patut di NKRI,” kata Iwan.

    Sponsored

    Khusus Perppu No 1/2020, ProDEM dalam tujuh poin analisisnya menilai adanya kenaikan batas defisit APBN ke angka 5% dari semula maksimal 3% sesuai UU Nomor 17/2007 tentang Keuangan Negara, mengisyaratkan adanya kepentingan untuk menyelamatkan kekuasaan Presiden dan Pemerintah, ketimbang melindungi kepentingan Negara dan rakyat.

    Pasal 27 ayat 2 dan 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juga dipandang telah mengebiri fungsi hukum dan lembaga peradilan dengan mengecualikan adanya tindakan hukum dalam memperkara masalah atas pelanggaran baik secara perdata, pidana dan PTUN. 

    “Pemerintah atau menteri keuangan juga dinilai telah memanfaaatkan situasi ekonomi dalam negeri yang memburuk dengan adanya wabah covid-19, padahal kondisi ekonomi telah memburuk jauh hari sebelumnya. Di samping itu, ProDEM juga menilai Presiden telah keliru menafsirkan Pasal 22 (1) UUD 1945 dan Keputusan MK No. 138/PUU-VII/2009 perihal kegentingan yang memaksa untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU,” kata Iwan.

    Semestinya, menurut dia, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak layak diberlakukan karena saat ini negara tidak dalam keadaan “kekosongan hukum” karena telah ada UU No 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19.

    Terkait RUU Omnibus Law, kritik ProDEM di antaranya menyatakan bahwa draft RUU tersebut merupakan hasil rekayasa untuk merespons kepentingan pemilik modal (asing), tidak aspiratif, dan berpotensi merugikan kelompok usaha ekonomi rakyat kecil, buruh, petani, nelayan dan masyarakat miskin kota lainnya.

    “Draf RUU Omnibus Law juga harus diwaspadai karena setidaknya ada puluhan Undang-undang yang harus dibatalkan secara otomatis, yang akan menimbulkan masalah bagaimana merevisi UU terkait tersebut dan konsekuensi yuridisnya di kemudian hari,” tambahnya.

    ProDEM juga menolak rencana dalam RUU Omnibus Law tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang akan diberikan hingga 90 tahun, lebih lama dari aturan di era kolonial yang hanya mencapai 25-30 tahun.

    DPR DPR
    Covid-19 Covid-19
    Julius Abner Azel
    Julius Abner Azel
    Serba bisa BIN di panggung corona 

    Serba bisa BIN di panggung corona 

    Selasa, 07 Jul 2020 06:01 WIB
    Berharap vaksin dengan anggaran mini

    Berharap vaksin dengan anggaran mini

    Senin, 06 Jul 2020 19:00 WIB