sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Suap Airbus, Indonesia seharusnya dapat kompensasi

Pemenuhan hak negara korban perlu menjadi perhatian tinggi masyarakat internasional.

Putri
Putri Selasa, 08 Des 2020 22:30 WIB
Suap Airbus, Indonesia seharusnya dapat kompensasi

Penangkapan Hadinoto Soedigno, Eks Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada, PT Garuda Indonesia, Tbk. (GIAA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini semakin menguak kasus suap di tubuh Garuda. Hadinoto merupakan orang ketiga yang tersandung kasus suap antara perusahaan raksasa Airbus dan maskapai nasional Indonesia.

Sebelumnya eks Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar telah divonis 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar melalui Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 17 Juli 2020. Sementara itu, bos PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo 6 tahun penjara melalui putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 23 Juli 2020 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus suap oleh Airbus ini tidak hanya terjadi pada maskapai nasional Indonesia tapi juga terhadap sejumlah maskapai di empat negara lainnya. SFO menginvestigasi Airbus atas pelanggaran UK Bribery Act 2010 terhadap anak perusahaan Airbus yang berada di Inggris. Hasil investigasi menyatakan Airbus juga menyuap sejumlah petinggi maskapai Ghana, Taiwan, Sri Lanka, dan Malaysia.

Dalam penanganan kasus ini, SFO menyepakati untuk menunda penuntutan kasus Airbus melalui mekanisme DPA. Syaratnya, Airbus SE bersedia mengakui perbuatan, melakukan program reformasi dan tata kelola perusahaan, serta membayar denda sejumlah €991 juta kepada SFO.

BACA JUGA

    Investigasi SFO ini juga merupakan peran Indonesia yang telah menyuplai informasi kunci kepada SFO untuk membongkar kasus suap ini.

    Atas peran itu, Indonesia dan empat negara korban lain setidaknya berhak memperoleh kompensasi atas kasus suap yang merugikan dan merusak reputasi maskapai pelat merah Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum menerima kejelasan terkait kompensasi atas kerugian yang diderita.

    Upaya Indonesia dan negara-negara korban itu sejalan dengan semangat dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Konvensi ini mewajibkan pemberian kompensasi kepada korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. Selain itu, upaya ini sejalan dengan prinsip SFO untuk memberikan kompensasi kepada negara korban dalam kasus penyuapan. Code of Practice DPA Inggris juga memperhitungkan kompensasi kepada korban sebagai salah satu pertimbangan penentuan nilai DPA.

    Isu mengenai pentingnya pemenuhan hak negara korban dalam kasus penyuapan juga telah diangkat dalam pertemuan UNCAC tanggal 17 November 2020. Pasalnya, penyuapan telah merugikan perekonomian negara secara signifikan.

    Sponsored

    “Solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus penyuapan melalui mekanisme DPA harus memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat negara korban,” demikian disampaikan delegasi Indonesia pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk itu, kerugian yang diderita Indonesia dan negara korban lainnya juga turut menjadi perhatian dalam DPA.

    Pemenuhan hak negara korban perlu menjadi perhatian tinggi masyarakat internasional sebagai wujud nyata komitmen dunia dalam memberantas korupsi termasuk suap. Kasus suap berskala besar oleh Airbus kepada petinggi Garuda sudah tentu memengaruhi pengambilan keputusan dalam pengadaan pesawat Indonesia. Dalam hal ini selain kerugian finansial, pengadaan pesawat juga tidak sesuai dengan spesifikasi pesawat yang benar-benar dibutuhkan.

    Korupsi Garuda Korupsi Garuda
    Korupsi Airbus Korupsi Airbus
    Suap Airbus Suap Airbus
    Putri
    Putri