Kemendagri kaji buku keluarga sebagai dokumen kependudukan
Dokumen kependudukan diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
Biar tak asal bicara, Luhut baiknya temui Tito bahas alas hukum IMB Tanah Merah
"Jangan sampai karena pernyataannya, Pak Luhut satu barisan dengan orang-orang yang inkompeten."
Bestari tolak warga Tanah Merah Plumpang disebut ilegal: Mereka ber-KTP
Warga Kampung Tanah Merah disebut ilegal karena tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang terbakar.
Dukcapil ungkap 3 kendala cetak KTP-el
Salah satunya, masalah jaringan internet di daerah yang menyebabkan pengiriman hasil perekaman KTP-el tidak sempurna.
Suku Anak Dalam Jambi masih sulit mengakses layanan dasar, bikin KTP hingga berobat
Keadaan kian miri lantaran tergusur dari hutan yang berubah menjadi perkebunan sawit pasca-terbitnya HGU.
Disdukcapil Makassar maksimalkan pelayanan adminduk bagi difabel
Pelayanan Adminduk ini bertujuan untuk memenuhi hak seluruh masyarakat, termasuk difabel.
Antisipasi hilang saat bencana, Pemprov Kaltim digitalisasi dokumen warga
Pemprov Kaltim berupaya melindungi dokumen penting warganya melalui program Gerakan SIAGA Arsip
Tidak lagi miliki nilai guna, Bappeda Kaltim musnahkan arsip 1994-2010
Pemprov Kaltim memusnahkan 2.801 berkas arsip periode 1994-2010, Senin (22/8).
Kemendagri proses akta kematian jemaah haji yang wafat
Sebanyak 77 akta kematian sudah diberikan kepada keluarga yang bersangkutan. Sebanyak 13 dokumen lainnya masih diproses.
Penjelasan Kemendagri soal pencatatan nama minimal 2 kata
Pencatatan nama identitas di KK hingga KTP-el wajib memiliki paling sedikit dua kata.
Disdukcapil Parepare gandeng Pengadilan Agama permudah urus dokumen perceraian
Disdukcapil Kota Parepare bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kota Parepare mempermudah pengurusan akta perceraian.
Kemendagri migrasi SIAK, Disdukcapil Gowa setop sementara penerbitan dokumen
Disdukcapil Kabupaten Gowa menghentikan sementara penerbitan dokumen kependudukan pada Senin-Kamis (28-31/3).
Polisi tetapkan aktor Aliff Alli jadi tersangka pemalsuan dokumen
Aliff mengakui perbuatannya untuk memalsukan dokumen tersebut atas inisiatifnya.
Dukcapil Kemendagri ingatkan bahaya jadikan KTP-el sebagai NFT
Menjual dokumen kependudukan berisi data pribadi akan memicu kejahatan penyalahgunaan identitas.
Perbankan diminta sesuaikan integrasi NPWP-NIK sebelum Juni 2023
NIK dan NPWP orang pribadi kini telah terintegrasi seiring disahkannya RUU HPP.
Urus dokumen perpindahan penduduk kini antiribet!
Salah satunya, tidak lagi memerlukan Surat Pengantar RT/RW hingga desa. Masyarakat hanya perlu menyerahkan KK.
Dokumen kependudukan Susi Pudjiastuti jadi bungkus gorengan, Kemendagri: Kalau tak terpakai, musnahkan
Dokumen kependudukan yang tidak terpakai jangan dijual dalam kiloan bersama kertas koran dan kertas tak terpakai lainnya.
Calon jemaah umrah-haji diharap punya KTP-el
Perlu akurasi data penduduk dalam proses haji dan umrah guna memastikan penyelenggarannya berjalan adil, cermat, dan akuntabel.
Kemendagri terbitkan 1.168 dokumen kepedudukan bagi masyarakat adat Baduy
Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar disebut mengikuti pelayanan dengan antusias dan tertib protokol kesehatan.
Pemerintah diminta usut kasus NIK ganda
Kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksin semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi.
Dukcapil balas Tretan Muslim: Enggak baca SOP
Komika Tretan Muslim sebelumnya mengeluhkan pelayanan pengurusan KTP-el melalui akun Twitternya.
37 juta pelanggan bersubsidi PLN ditargetkan berbasis NIK
PT PLN (Persero) hingga kini memiliki 79 juta pelanggan.
Mudahkan lacak gerak orang, Kemendagri akan pindahkan data kependudukan ke digital
Pemindahan informasi data kependudukan ini diklaim dapat digunakan untuk mengantisipasi hambatan integrasi data kependudukan.
Kemendagri layani pembuatan KTP-el dan KK untuk transgender
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan, negara tidak boleh diskriminatif dalam pelayanan publik.
2.600 e-KTP terbengkalai, Kemendagri ancam copot Kadis Dukcapil Tasikmalaya
"Ada 2.600-an hasil perekaman belum dicetak selama satu bulan lebih. Ini masalah. Kasihan warga," ucap Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah.