ICJR sepakat 10 tahun percobaan bagi terpidana mati
Pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi dikategorikan sebagai jenis pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus.
ICJR minta personel polisi yang terlibat tragedi Kanjuruhan diusut pidana
ICJR mendesak anggota yang melakukan pelanggaran pidana mempertanggungjawabkannya sesuai dengan jalurnya, bukan hanya pemeriksaan etik.
ICJR beberkan titik pembenahan yang jadi PR pemerintah dan Polri
Dalam proses penyusunan RKUHP, menurutnya, perlu lebih tegas mengatur pasal-pasal pidana tentang obstruction of justice.
ICJR minta Polri transparan kasus penembakan di rumah Ferdy Sambo
Keterangan keluarga Brigadir J dan kondisi jenazahnya harus jadi perhatian.
Pasal sangkaan di kasus Holywings dianggap tak tepat
Ada ketidaksesuaian antara tindakan Holywings dengan pasal pidana yang disangkakan aparat penegak hukum.
ICJR: Dekriminalisasi narkotika bukan legalisasi
Saat ini Indonesia memiliki permasalahan khusus dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika bagi pengguna.
Pemerintah didesak buka mata pertimbangkan ganja medis
Pemerintah Indonesia dipandang terus mengulangi kesalahan atas penanganan narkotika.
ICJR dorong dibukanya draft baru RKUHP
DPR diminta tidak langsung mengesahkan RKUHP sebelum tunjukkan draftnya ke publik.
ICJR beri catatan penting terkait perumusan RUU TPKS
Panja dan pemerintah menyepakati masuknya rumusan tentang eksploitasi seksual dalam RUU TPKS.
Evaluasi HAM di Indonesia, ICJR serahkan sejumlah dokumen ke PBB
Pemerintah diharapkan dapat meratifikasi Protokol Opsional kedua KIHSP.
ICJR minta RUU narkotika harus ubah golongan I
Masalah utama kebijakan Narkotika membawa dampak overcrowding.
ICJR sebut transaksi di dalam lapas masih banyak terjadi
Menurut ICJR, terjadi korupsi sistemik pada penyelenggaraan rutan dan lapas.
Mendagri dikritik atas aturan penggunaan PeduliLindungi
Sanksi terhadap seseorang yang tidak menggunakan PeduliLindungi dianggap tidak tepat.
ICJR kritik polisi: Kalau pembuat kaos diproses, pembuat mural juga
ICJR menuntut kesetaraan pandangan hukum dalam pembuatan kaos dan mural kritik pemerintah.
ICJR minta polisi pemerkosa remaja putri di Malut dihukum berat
ICJR juga mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera menjangkau korban.
Bom Katedral Makassar, DPR didesak bentuk TPPT
Tenggat pembentukan TPPT 3 tahun sejak UU 5/2018 tentang Pemberantasan Terorisme disahkan.
ICJR soroti ancaman pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19
Semestinya negara membangun sistem insentif bagi publik yang bersedia mengikuti imunisasi.
Bukan untuk komersial, ICJR: GA dan MYD korban yang tak dapat dipidana
Polisi menetapkan GA dan MYD sebagai tersangka atas sangkaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
ICJR: Hentikan kriminalisasi buta perempuan aborsi!
RKUHP versi full September 2019 dalam Pasal 469 jo Pasal 471 mengkriminalisasi setiap perempuan yang menggugurkan kandungan.
Millen Cyrus berisiko mengalami pelanggaran HAM di sel
Seharusnya tak dilakukan penahanan terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkotika untuk konsumsi pribadi.
Kasus Jerinx, ICJR: Banyak kesalahan penuntut umum
ICJR mengajukan amicus curiae kepada PN Denpasar untuk perkara Jerinx yang dijerat UU ITE lantaran mengkritik IDI sebagai kacung WHO.
ICJR desak DPR setop bahas RUU Minol
Penerapan pidana bagi para pelanggar akan membuat penjara semakin penuh sebagaimana dalam kasus narkotika karena memakai pendekatan usang.
Lapas terpapar Covid-19, Kemenkumham didesak kurangi kelebihan kapasitas
Rutan/lapas rentan karena tidak memungkinkan melakukan protokol kesehatan secara ketat.
Penahanan nelayan oleh Polair Polda Sulsel dipertanyakan
ICJR dan Elsam merespons itu dengan menilai, proses hukum dan penahanan terhadap nelayan tersebut tidak tepat
Polri diminta bawa kasus penyiksaan Hendri Alfred ke ranah pidana
Mekanisme internal kepolisian dianggap tak bisa menuntut pertanggungjawaban.