Satgas usut pihak yang rintangi kasus TPPU Kemenkeu Rp349 T
Penghalangan dilakukan dengan dalih diskresi sehingga proses penanganannya jalan di tempat.

RI terancam bubar! Mahfud MD diminta respons isu terduga OPM pimpin Bawaslu
"Al-Zaytun yang penuh gosip dan hoaks diurus, yang begini-begini malah lolos."

Kemenko Polhukam evaluasi keamanan Laut Natuna
Evaluasi terfokus pada tiga hal, di antaranya penguatan kapasitas sistem peringatan dini terpadu.

Respons Mahfud MD soal Panji Gumilang tersangka penistaan agama
Panji Gumilang dijerat UU ITE dan terancam 10 tahun penjara.

Korupsi merajalela, Mahfud tak terima cuma pemerintah yang disalahkan
"Mari jujur, hilangkan kebiasaan menghindari cermin."

Mahfud MD siap bantu Jusuf Hamka tagih utang pemerintah
Presiden Jokowi menugaskan Mahfud MD mengoordinasikan pembayaran utang pemerintah kepada swasta/rakyat dalam rapat internal 23 Mei 2022.

Berantas perdagangan orang, Satgas TPPO direstrukturisasi
Sekitar 4,3 juta dari sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia diyakini berangkat secara tidak resmi dan difasilitasi sindikat.

Gaduh uji materi sistem pemilu, Mahfud MD: Belum ada keputusan resmi
Mahfud meminta seluruh pihak untuk menunggu keputusan resmi yang akan disampaikan hakim MK.

Mahfud MD enggan komentari masa jabatan pimpinan KPK 5 tahun: Putusan MK belum saya baca
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun yang diajukan Nurul Ghufron.

Penetapan tersangka Johnny Plate jadi upaya pemerintah bersih-bersih
Kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo mencapai 80% dari total nilai proyek.

Transaksi janggal Rp300 T, Mahfud MD lebih dipercaya daripada Komisi III DPR
Kejagung pun didorong untuk mengusut dugaan penyimpangan pajak dan impor pakaian asal China.

Muhadjir apresiasi persiapan Stasiun Madiun hadapi arus mudik Lebaran
Menko PMK juga senang dengan persiapan yang dilakukan PT Jasa Marga Ngawi Kertosono dalam menghadapi musim mudik Lebaran.

Mahfud bentuk Satgas Supervisi penelusuran LHA/LHP Kemenkeu
Dari 300 LHA, sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh Kemenkeu.

Kemenko Polhukam gandeng Pemkab Kukar bangun telekomunikasi IKN
Kesiapan infrastruktur telekomunikasi sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan IKN Nusantara.

Gelar eksaminasi, pemerintah dinilai serius perkarakan Indosurya
Haryono berpendapat, vonis lepas Henry Surya oleh PN Jakbar dalam memutus perkara dugaan korupsi KSP Indosurya adalah irasional.

KKB sandera pilot Susi Air, Mahfud MD ogah bernegosiasi
"Kami akan mempertahankan serta memberantas setiap gerakan yang ingin mengambil secuil pun dari NKRI."

Mahfud MD bela JPU soal vonis ringan Bharada E: Ikut konstruksinya jaksa
"Hakimnya bagus sekali. Tetapi, jangan dikira jaksa itu gagal."

Mahfud MD senang Bharada E divonis ringan: Hakimnya betul-betul objektif
Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan untuk Richard Eliezer (Bharada E) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Mahfud MD cerita perdagangan orang: Disekap, gaji tak dibayar, dihajar
Disampaikan Mahfud, selain tindak terorisme, kasus TPPO juga menjadi perhatian pemerintah untuk segera mendapatkan penanganan.

Mahfud MD minta pers kawal setiap pelanggaran pemilu
Mahfud memandang institusi pers seharusnya menjadi referensi utama bagi pemilih terkait seluruh informasi kepemiluan pada Pemilu 2024.

Pascavonis PN Bogor, Mahfud MD pastikan kasus pemerkosaan di Kemenkop UKM berlanjut
Menko Polhukam juga meminta Divisi Propam Polri memeriksa penyidik Polresta Bogor yang menangani kasus ini.

Mahfud MD sebut korupsi hambat pertumbuhan ekonomi Indonesia
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2021 berada di skor 38 dari 100.

Bertemu Komnas HAM, Jokowi bahas penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu
Pemerintah memosisikan Komnas HAM sebagai lembaga independen dengan tugas yang harus dihargai.

Jokowi akan terbitkan inpres bereskan pelanggaran HAM berat
Presiden Jokowi sebelumnya mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu.

Mahfud MD bantah tudingan penyelesaian tragedi 1965 hidupkan lagi komunisme
Isu ini sempat merebak atas dibentuknya tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).
