Komnas HAM desak pemerintah tangani razia pekerja migran Indonesia di Malaysia
Anis menilai, Malaysia semestinya menghormati hal-hal tersebut.
PT Sai Apparel Industries terbukti eksploitasi tenaga kerja
PT Sai Apparel Industries kedapatan tidak membayar upah lembur para buruhnya sejak September 2022.
Disnaker Jateng usut eksploitasi buruh PT Sai Apparel Industries
Kemnaker memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran.
Menaker sebut UU PPRT selesaikan persoalan pekerja domestik
Pembahasan RUU PPRT oleh DPR telah berusia lebih dari 18 tahun. Belum disahkan hingga kini.
Menteri Bahlil soal bentrok pekerja PT GNI: Tidak usah saling menyalahkan
Bentrokan antarpekerja PT GNI berawal dari adanya aksi karyawan menuntut perbaikan pelaksanaan K3. Namun, tidak direspons perusahaan.
Kemnaker terjunkan tim ke PT GNI usut bentrok antarpekerja
Kemnaker berjanji akan mengambil langkah-langkah hukum jika ditemukan pelanggaran ketenagakerjaan.
Menaker Ida terjunkan tim investigasi usut bentrok pekerja PT GNI
Kemnaker membantah bentrokan ini dipicu keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal China di PT GNI.
APINDO tak dilibatkan susun Perppu Cipta Kerja: Kita juga sedih
Bagi APINDO, tidak adanya pelibatan pelaku usaha adalah hal lucu.
Tenaga Kerja Asing di Kukar wajib dilaporkan tiap bulan
Rendi juga meminta perusahaan menghubungi dinas berwenang apabila menemui kesulitas dalam proses pelaporan TKA.
Susun upah minimum 2023, Depeda diminta ikuti Permenaker 18/2022
Penetapan UMP 2023 setelat-telatnya pada 28 November 2022, sedangkan UMK 2023 pada 7 Desember 2022.
Pemkab Kukar targetkan penetapan UMK 2023 pada Desember 2022
Pemkab akan menggelar rapat antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) bersama dewan pengupahan dan organisasi buruh.
TAPHAM dapati bukti Bupati Terbit Rencana eksploitasi korban
Pemaksaan untuk bekerja tanpa kompensasi yang layak juga merupakan pelanggaran terhadap HAM, khususnya hak atas standar kerja.
Pemprov Kaltim pastikan UMP 2023 naik di atas 2%
"Kami telah menjadwalkan akan mengumumkan UMP tahun 2023 ini pada Senin, 21 November 2022," kata Rozani Rabu (16/11).
Pemkab Kendal permudah warga cari kerja dengan aplikasi Kendal Karier
Aplikasi tersebut merupakan inovasi pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran yang sempat mengkhawatirkan imbas pandemi.
Sandi klaim LSF buka 1.000 lapangan kerja baru
Selain memamerkan beberapa produk UMKM, LSF turut menghadirkan pagelaran musik, kuliner, dan fesyen.
Aspek Indonesia tolak usul Apindo soal no work no pay
Apindo dinilai berupaya lepas tanggung jawab dengan mengusulkan sistem no work no pay.
Tekan angka pengangguran, Pemkab Kukar siapkan Rp5,5 miliar
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara akan menggelar berbagai pelatihan.
Pemkab Kukar bersama Pertamina gelar Pelatihan Keselamatan Kerja
pelatihan dan Ujian Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus (STTK) Operator K3 pada 29 Agustus–13 September 2022.
Pemkab Kukar gelar pelatihan vokasi calon ahli K3
Distransnaker bekerja sama dengan PT LSM menggelar pelatihan vokasi calon ahli Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Pemkot Makassar fasilitasi lowongan kerja bagi penyandang disabilitas
Pemkot Makassar memfasilitasi lowongan kerja khusus bagi penyandang disabilitas saat bursa kerja yang akan digelar di Mal Phinis Point.
Bupati Kukar instruksikan Distansnaker gelar Job Fair dua kali setahun
Hal ini untuk menunjukkan komitmen pemda mengurangi angka pengangguran dan mewujudkan pemerintahan yang baik
Pemkab Pandeglang hentikan penerimaan tenaga kerja sukarela
Pemkab Pandeglang sementara tidak akan menerima Tenaga Kerja Sukarela.
Bupati Kukar dorong perusahaan rekrut tenaga kerja lokal
Bupati Kukar, Edi Damansyah, meminta perusahaan untuk turut berkontribusi memberdayakan masyarakat.
Komitmen lindungi pekerja, Pemprov Kaltim raih penghargaan K3
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan, penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi Pemprov dalam mendukung program ketenagakerjaan.
Pemkot Makassar usulkan 500 kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
Pemkot Makassar mengusulkan kuota 500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang didominasi formasi guru.
