KIARA kritik pengesahan PP Penangkapan Ikan Terukur: Pintu masuk eksploitasi berkedok investasi
KIARA mencatat sedikitnya ada 7 masalah mendasar materiil PP Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
KKP dan KLHK didesak respons aduan perusakan pesisir Minanga
"KKP dan KLHK harus berani menindak tegas PT TJ Silfanus dan tidak takut terhadap korporasi yang merusak lingkungan."
Kebijakan penangkapan terukur: Demi nelayan tradisional atau kapal-kapal besar?
Kebijakan penangkapan terukur bertujuan menggenjot PNBP perikanan. Ini mengancam nelayan tradisional dengan hadirnya kapal-kapal besar.
Kiara: Kebijakan impor garam hancurkan kedaulatan pangan
Keseriusan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional dipertanyakan.
PPGI: Pemerintah berpihak pada importir garam Australia-China
Pemerintah tak serius bangun kedaulatan garam nasional, siapapun presidennya.
Dua rekam jejak buruk Menteri KP baru diungkap KIARA
KKP dianggap lepas dari mulut buaya namun kemudian masuk ke mulut harimau.
KPK diminta periksa 9 perusahaan yang ekspor benih lobster
Pemberian izin ekspor benih lobster dinilai sangat bermasalah sejak dari awal.
Kiara tolak hadiri undangan Jokowi bahas reforma agraria
Kiara desak Jokowi evaluasi seluruh proyek di kawasan pesisir.
Menteri Edhy Prabowo dinilai ingkari konstitusi izinkan jual pulau
KKP dinilai permisif terhadap praktik penjualan pulau kecil.
Boskalis didesak setop aktivitas tambang di Sangkarrang
Kegiatan itu disebut dilakukan sepihak dan merugikan nelayan setempat.
KIARA ungkap sejumlah kecacatan proyek reklamasi Ancol
Narasi reklamasi sebagai solusi menangani banjir selalu diulang-ulang oleh beberapa gubernur DKI sebelumnya.
KIARA: Reklamasi Jakarta untuk kepentingan siapa?
Empat pulau reklamasi Jakarta diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020.