Pengembangan food estate di Humbahas disebut belum optimal
Sebanyak 350 petani dilibatkan dalam pengembangan food estate di Humbahas, Sumut.
Pengembang Meikarta mangkir, Komisi IV kesal dan usulkan rapat gabungan
Komisi VI usul rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI untuk bahas gugatan Meikarta.
Badan Pangan siap dukung Kementan sediakan 600.000 ton beras
Stok 600.000 ton tersebut harus disediakan oleh Kementerian Pertanian dalam waktu enam hari kerja.
Ini jawaban Kementan soal food estate hingga alsintan mangkrak
Kementan mengakui temuan Komisi IV DPR tentang banyaknya alsintan yang mangkrak.
Bulog berencana impor beras, anggota Komisi IV kritik kinerja Bapanas
Bapanas seharusnya mampu menjalankan tugas dengan mengintegrasikan hulu ke hilir, dengan orientasi pada kedaulatan, kemandirian.
Komisi IV DPR ancam tak restui Vale pakai lahan hutan
Ancaman itu muncul atas dugaan keengganan Vale Indonesia melakukan reklamasi.
PKS nilai penggunaan aplikasi PeduliLindungi syarat beli migor beratkan rakyat
Penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga terkesan mengaitkan syarat penerima subsidi dengan kewajiban vaksinasi.
Ketua Komisi IV DPR: Implementasi pencegahan penyebaran PMK belum memadai
Sudin menilai Indonesia belum siap untuk memproduksi vaksin PMK.
Komisi IV desak transparansi penggunaan dana sawit di BPDPKS
Dalam rapat dengan DPR, kata Anggia, pihak BPDPKS cenderung membeo kepada Komite Pengarah.
Anggota Komisi IV DPR minta vaksinasi PMK diperhitungkan dengan matang
Dia tidak ingin rencana ini berjalan pincang akibat ditopang dengan anggaran yang tidak memadai.
DPR jadwalkan rapat gabungan untuk bahas minyak goreng
Setelah seminggu kuasa atas komoditas minyak goreng dipegang oleh Kemenperin, minyak goreng masih langka.
28.000 ton minyak goreng curah tersalurkan secara bertahap
Sehingga sebelum 4 April 2022, sebagian besar kebutuhan masyarakat akan minyak goreng curah sudah terpenuhi.
KKP diharapkan antisipasi lonjakan permintaan saat Ramadan-Lebaran
Kebutuhan konsumsi ikan saat Ramadan dan Lebaran diprediksi menembus 2,64 juta ton atau meningkat sekitar 10-20%.
DPR minta Mendag buktikan ucapan soal tersangka penimbunan minyak goreng
Mendag Lutfi yang menyebut Satgas Pangan Polri akan menetapkan tersangka penimbunan minyak goreng pada hari ini.
Komisi IV apresiasi Kementan dalam pengembangan hortikultura dan florikultura
Untuk saat ini, kata Endang, program aspirasi hortikultura Kabupaten Cianjur sangat baik.
Komisi IV DPR minta pemerintah benahi sektor pangan dalam negeri
Firman menduga penyebab kenaikan harga muncul karena ada pihak tertentu yang memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan pribadi.
PKS minta pemerintah atasi gejolak harga pangan
Pemerintah mesti mendengar aspirasi dari peternak, petani, petambak budidaya ikan dan para pedagang.
Kemendag dan Kementan diminta bersinergi mengatasi harga kedelai
DPR selalu memberikan dorongan serta masukan agar Kementan dapat berinovasi untuk mengembangkan budi daya kedelai lokal.
Anggota Komisi IV minta KLHK buka data izin pelepasan hutan 3,2 juta hektare
Saat ini KLHK belum melaporkan rincian data perusahaan yang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan sebesar 3,2 juta hektare.
Komisi IV DPR minta pemerintah bayar utang ke Bulog
Kementerian Keuangan perlu segera melunasi utang kepada Bulog, agar bisa bekerja dengan baik dan benar dengan perputaran uang yang maksimal.
Kunjungi AWR di Kementan, Komisi IV sebut keren dan kagum
Endang meminta kemajuan teknologi AWR dengan resolusi tinggi yang sudah ada saat ini dapat dikembangkan lagi.
Anggota DPR berharap pemerintah batalkan MoU impor beras
Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan), stok beras dalam negeri masih aman.
Komisi IV dorong Perum Bulog tingkatkan sinergitas dengan Kementan
Kementerian dan lembaga dalam urusan pangan dapat lebih bersinergi demi merumuskan hal strategis.
DPR sepakat tolak wacana impor beras
Ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan tidak perlu melakukan impor.
Batu bara keluar dari B3, pemerintah dinilai langgar konstitusi
Menurut Andi Pasluddin, paradigma pembangunan ekonomi harus dijalankan berkelanjutan sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.
