Anggota DPR berharap pemerintah batalkan MoU impor beras
Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan), stok beras dalam negeri masih aman.
Komisi IV dorong Perum Bulog tingkatkan sinergitas dengan Kementan
Kementerian dan lembaga dalam urusan pangan dapat lebih bersinergi demi merumuskan hal strategis.
DPR sepakat tolak wacana impor beras
Ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan tidak perlu melakukan impor.
Batu bara keluar dari B3, pemerintah dinilai langgar konstitusi
Menurut Andi Pasluddin, paradigma pembangunan ekonomi harus dijalankan berkelanjutan sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.
DPR kritik KLHK soal minimnya pengembalian kerugian negara dari sektor gakkum
KLHK catat nilai pengembalian kerugian negara hanya Rp0,5 triliun.
DPR sesalkan anggaran Kementan 2021 dipangkas
Dengan demikian, alokasi APBN untuk Kementan pada tahun ini hanya Rp15,51 triliun.
Ketua Komisi IV: Haqul yakin harga daging sapi naik sampai puasa
Menurut Sudin, saat ini para pengusaha sedang menahan stok untuk dilepas ke pasar domestik.
Deforestasi masif, pemerintah diminta evaluasi izin SDA di Kalsel
Luas hutan di Kalsel susut 614.000 ha selama 2009-2019.
Anggota Komisi IV DPR minta pemerintah jangan hanya kejar investasi
Tingginya laju deforestasi atau kerusakan hutan yang membuat tidak seimbangnya alam dan ekosistem, menjadi pangkal bencana.
Pemotongan anggaran Kementan dianggap tidak tepat
Selain kesehatan, semestinya urusan agraria dan ketahanan pangan jadi prioritas saat pandemi.
Dorong PEN, BUMN diminta lakukan terobosan
Perusahaan pelat merah dinilai sebagai agent of development, di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
PT Timah diminta setop aktivitas tambang ilegal di Pantai Matras Babel
Ironisnya, kegiatan itu "direstui" pemda setempat melalui terbitnya amdal.
Tak hadiri RDPU UU Ciptaker, Walhi: Kami tolak jadi pembenaran
Walhi sebut tiga alasan menolak hadir undangan pembahasan UU No.11/2020 .
Komisi IV DPR ragukan target Menteri Pertanian soal food estate
Kementerian Pertanian diminta agar jangan memasang target setinggi langit.
DPR apresiasi kinerja Kementan
TTI dinilai menguntungkan petani karena pemasaran hasil panen kian mudah.
KTNA minta anggaran pupuk subsidi tambah Rp3,1 triliun
Alokasi anggaran pupuk bersubsidi berkurang dalam beberapa tahun terakhir.
