UU Cipta Kerja memudahkan UMKM
UU Cipta Kerja ini telah mewadahi kebutuhan terhadap pertumbuhan ekonomi dan arus iklim investasi.
UU Cipta Kerja diyakini tingkatkan indeks kemudahan berbisnis di Indonesia
Kemudahan berbisnis di Indonesia masih kalah jauh dengan negara Asean lainnya.
Jalankan UU Ciptaker atau judicial review ke MK!
Pro dan kontra pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang merupakan sesuatu yang wajar.
Perppu disahkan jadi UU Cipta Kerja demi warga negara dapatkan pekerjaan layak
Rahmad menilai wajar adanya penolakan di sana sini terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang tersebut.
Airlangga klaim UU Cipta Kerja beri kepastian hukum
Fraksi PKS dan Partai Demokrat walk out dalam rapat paripuna DPR pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, Selasa (21/3).
PKS walk out saat Puan pimpin rapat paripurna DPR sahkan Perppu Cipta Kerja
Fraksi PKS melakukan aksi walk out (WO) sebelum Ketua DPR Puan Maharani mengetukan palu tanda disahkannya Perppu Ciptaker.
Politikus PKS desak Jokowi keluarkan RUU Pencabutan Perppu Cipta Kerja
Diketahui, Perppu Cipta kerja diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022.
Pimpinan DPR rapat bahas nasib RUU PPRT dan Perppu Pemilu
RUU PPRT dan Perppu Cipta Kerja dipastikan tidak ditunda.
UU Cipta Kerja telah torehkan banyak kesuksesan
Implementasi UU Cipta Kerja dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga.
Wamenaker: Perppu Cipta Kerja tak terapkan PKWT seumur hidup!
Perppu Cipta Kerja memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tetapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam PP 35/2021.
Berdalih UU Cipta Kerja, pledoi Surya Darmadi dinilai lemah
"UU Ciptaker (Cipta Kerja) sudah tidak ada, kan."
Kemenaker apresiasi Baleg DPR sepakati Perppu Cipta kerja menjadi undang-undang
Kemenaker telah melakukan sosialisasi Perppu Cipta Kerja ini dengan intens.
Ketua IMEF: Insentif 0% hanya untuk yang melakukan hilirisasi
Bahkan dengan royalti 0%, keekonomian proyek DME masih belum mampu terangkat oleh internal rate of return (IRR) yang ada.
Ekonom: Perppu Cipta Kerja rawan rugikan negara hingga Rp33,8 triliun
Ditemukan perhitungan bahwa apabila insentif 0% batu bara diberlakukan, maka bisa memicu kerugian yang cukup besar bagi negara.
Anggota Legislator: Esensi Perppu Cipta Kerja menjamin kesejahteraan buruh
Esensi perppu ini adalah untuk menyempurnakan substansi dalam UU Cipta Kerja dan berupaya menjamin kesejahteraan buruh.
Politikus PDIP sebut Perppu Cipta Kerja lindungi ekonomi negara
"Meskipun subjektif, tetapi keputusan dikeluarkannya perppu itu berdasarkan objektivitas situasi dan kondisi di lapangan."
Pemerintah harus jelaskan alasan mendesak Perppu Ciptaker
Publik perlu pemahaman agar Perppu Cipta Kerja tidak terus menjadi polemik.
Tolak Perppu Cipta Kerja, inilah 9 tuntutan Partai Buruh
Terkait outsourcing, Partai Buruh menyatakan negara telah melegalkan kembali perbudakan modern.
Komnas HAM: Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan keputusan MK
Karakteristik perppu justru meniadakan partisipasi publik yang bermakna, karena penerbitannya menjadi kewenangan subjektif presiden.
Urgensi penerbitan Perppu Ciptaker jadi pertimbangan DPR
Baleg akan mengkaji terlebih dahulu sebelum DPR menyatakan persetujuan atau penolakan.
Perppu Ciptaker: Jaga investasi sampai prokepentingan pekerja
Perppu Ciptaker akan berdampak positif terhadap dunia investasi dan melindungi kepentingan buruh.
Kontroversi pekerja outsourcing dan formula upah di Perppu Cipta Kerja
Formula pengupahan dan soal pekerja outsourcing di Perppu Cipta Kerja diprotes buruh dan pengusaha. Kemenaker mengklaim akomodatif.
Perppu Ciptaker diklaim untuk kepentingan rakyat dan negara
Tujuan Perppu ini antara lain membuka lapangan kerja yang lebih luas dan menyederhanakan proses birokrasi.
Menko Airlangga sebut kehadiran Perppu Cipta Kerja telah berkonsultasi dengan DPR
Perppu Cipta Kerja dinilai penting karena kaitannya dengan investasi yang ditargetkan mencapai Rp1.400 triliun pada 2023.
Kemenaker bantah Perppu Cipta Kerja bolehkan PHK sepihak
Bila terjadi perselisihan PHK, maka harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
