Terkait Wadas, IPW minta Kapolri beri sanksi Kapolda Jateng
Lantaran, pengerahan 250 personil Polri yang mengepung Desa Wadas merupakan perintah dan tanggungjawabnya.
Marak konflik tambang, Jatam: Proses perizinan berlangsung di ruang tertutup
Regulasi berpihak pada kepentingan korporasi dan pejabat pemberi izin, sehingga warga kehilangan hak veto, untuk menyatakan menolak
Menteri ESDM angkat bicara soal penambangan andesit di Wadas
Penambangan di Wadas tidak memerlukan izin usaha pertambangan (IUP) karena batunya dimanfaatkan untukĀ kepentingan umum
Monitoring media, kasus Wadas justru berdampak positif bagi Ganjar Pranowo
Dari sekian banyak berita terkait insiden di Desa Wadas, terdapat tiga nama tokoh yang sering disebut dalam pemberitaan dan media sosial.
TNI-Polri minta masyarakat jangan terbawa pemberitaan terkait Wadas
Personel TNI-Polri juga bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan sambang warga termasuk silaturahmi kepada sejumlah tokoh agama.
Komnas HAM ungkap fakta kekerasan aparat di Desa Wadas
Komnas HAM juga mendapat informasi jika beberapa warga Wadas sampai saat ini belum pulang ke rumah masing-masing.
Kasus Wadas, politikus PKB: Polisi harus cerdas mengawal pembangunan infrastruktur
PKB ini menyebutkan dalam mengawal setiap proyek strategis nasional, polisi harus bersikap humanis.
Praktisi UGM: Peristiwa Wadas mengarah ke level kejahatan terhadap kemanusiaan
Kekerasan, intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
LP3ES: Perlakuan represif aparat pada warga Wadas melanggar HAM
Warga Wadas menolak keras proyek pembukaan tambang andesit yang dibarengi dengan pembangunan Bendungan Bener di Wadas
Penangkapan warga Wadas, IPW duga Kapolres Purworejo dan Kapolda Jateng bersalah
Keduanya harus diperiksa Propam Polri dan bila terbukti ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh bawahannya.
Polisi pastikan tidak ada warga Wadas yang diproses hukum
Polisi memastikan tidak ada warga Wadas yang diproses hukum dan ditahan.
Konflik Wadas, pemerintah diminta tak tebang pilih jalankan UU Minerba
Pemerintah harus tegas dan adil kepada siapapun dalam menegakkan aturan.
Konflik Desa Wadas, pemerintah diminta perhatikan hak-hak dasar masyarakat
Jangan sampai pembangunan mengarah pada pengabaian hak rakyat atas tanah yang dimiliki.
NU siap jembatani pemerintah-warga selesaikan konflik di Wadas
Gus Yahya pun meminta semua pihak tidak memolitisasi kasus di Desa Wadas.
Mengapa warga Wadas tolak permintaan maaf Ganjar?
"Yang dibutuhkan warga pencabutan Surat Keputusan Gubernur yang menjadikan Desa Wadas wilayah tambang."
Yang tersisa dari polisi kepung Wadas: Trauma mendalam warga
Situasi di Desa Wadas dalam beberapa hari terakhir seperti desa mati. Sejak sore hingga malam hari, sunyi dari kehidupan.
Pemerintah dinilai berusaha tutupi fakta kekerasan di Desa Wadas
Pemerintah justru berfokus pada perbedaan sikap antar warga dan bukan pada kekerasan negara yang dilakukan oleh aparat.
DPR akan panggil Kementerian ESDM terkait insiden Wadas
DPR akan meminta Kementerian ESDM tidak keluarkan IUP proyek Wadas.
Perangai polisi saat kepung Wadas seperti zaman Orba
"Ini identik dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pada masa Orde Baru."
Insiden Wadas, Ganjar disebut lakukan pembohongan publik
Menurut YLBHI dan LBH Yogyakarta, kepolisian pun melakukan penyesatan informasi terkait kekerasan aparat terhadap warga Wadas.
Komnas HAM didorong investigasi pelanggaran polisi kepung Wadas
Proses penangkapan dan penahanan terhadap lebih dari 60 warga Wadas, termasuk pendamping hukumnya, disinyalir melanggar HAM.
PP Muhammadiyah kecam kekerasan dan penangkapan warga Wadas
Upaya yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo justru disayangkan.
Amnesty Internasional sebut penolakan warga Wadas sah
Polda Jawa Tengah didesak bebaskan warga Wadas.
Kekerasan terhadap warga Wadas, DPR: Seperti zaman Daendels
DPR menyayangkan terjadinya kekerasan terhadap warga Wadas.
Polisi klaim hoaks tiga video kekerasan di Wadas
Polisi menyatakan adanya provokasi yang dilakukan dalam kasus Wadas.