Jokowi hingga Anies dan Ganjar dorong pengesahan RUU Perampasan Aset, mungkinkah terwujud?
Sudah 15 tahun pembahasan RUU Perampasan Aset tertahan di DPR.
Maju-mundur pengesahan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset kali pertama diajukan PPATK kepada DPR sejak 2008. Namun, hingga kini belum ada kepastian akan dibahas dan disahkan.
Dasco tegaskan DPR tidak halangi pengesahan RUU Perampasan Aset
DPR tidak pernah merasa menghalangi RUU Perampasan Aset. Bahkan, drafnya baru sampai di mereka beberapa hari lalu.
Kejagung diyakini lebih bertaji jika ada UU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset kembali mengemuka seiring mencuatnya kasus transaksi janggal lebih dari Rp300 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Jadi badan tersendiri, Kejagung diyakini jadi leading sector perampasan aset
"Kalau undang-undang belum disahkan, walaupun mau lembaga ganti nama, sebenarnya enggak ngaruh."
Baleg DPR bantah 'angin-anginan' bahas RUU Perampasan Aset, lempar bola kepada pemerintah
"Silakan saja pemerintah berkirim surat kepada DPR. Nanti, DPR akan menindaklanjutinya."
KPK dorong RUU Perampasan Aset disahkan: Ini waktu yang tepat
Pengesahan beleid tersebut dinilai dapat memaksimalkan perampasan aset dan mendukung kerja KPK sebagai penegak hukum.
Penguatan LHKPN dan RUU PA: Efektif jerat pejabat korup?
Di DPR, RUU Perampasan Aset kembali dibahas. Di KPK, regulasi terkait pelaporan LHKPN tengah disusun.
Komisi III DPR tunggu Surpres Jokowi bahas RUU Perampasan Aset
Pembahasan di DPR mengenai RUU Perampasan Aset bisa dilakukan jika surpres telah dikirimkan.
Mahfud MD optimistis DPR segera membahas RUU tentang Perampasan Aset
Dua hari setelah diputuskan tidak masuk Prolegnas 2022, Presiden Jokowi disebut memohon pengertian agar DPR tetap membahasnya.
PPATK: Potensi kerugian negara 20-40% dari GDP karena pidana perekonomian
Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset penting untuk menindak pidana perekonomian
PPATK mau RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi disahkan
Kedua RUU tersebut diyakini membantu negara dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana ekonomi.
