Utang menggunung jadi alasan pemangkasan direksi 13 PTPN
Menteri BUMN Erick Thohir mengakui saat ini PTPN berada dalam kondisi yang berat.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan melakukan perombakan besar-besaran di tubuh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Sejumlah jabatan direksi anak perusahaan Grup PTPN, mulai dari PTPN I hingga XIV dihapus pada akhir Mei lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan alasannya merombak PTPN. Dia mengakui saat ini PTPN berada dalam kondisi yang berat. "Kami melakukan efisiensi besar-besaran di PTPN," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, dari Jakarta, Selasa (9/6).
Selain masalah efisiensi, Erick menyebut saat ini PTPN memiliki utang sejumlah Rp48 triliun.
Di lain sisi, sejumlah program PTPN, seperti inti plasma tebu rakyat dan perkebunan lainnya yang termasuk padat karya harus tetap berjalan. Karena itu, Erick juga memasukkan PTPN sebagai salah satu BUMN penerima dana talangan sejumlah Rp4 triliun dari pemerintah untuk menjaga cashflow perusahaan.
"Mau tak mau, PTPN dapat dana talangan supaya cashflownya berjalan dengan baik. Nanti juga akan ada program restrukturisasi besar di PTPN sendiri, seperti yang sudah dijalankan Krakatau Steel," tutur Erick.
Ke depannya, Erick ingin agar PTPN mampu melakukan swasembada gula. Sebab, selama ini isu gula impor terus menjadi masalah. Menurutnya, jika saat ini PTPN dan Perhutani memiliki 130.000 hektare (ha) lahan pertebuan, ditambah plasma rakyat 140.000 ha, maka jumlah lahan pertebuan bisa mencapai 270.000 ha.
Apabila per hektare lahan tersebut mampu memproduksi tujuh ton gula, maka PTPN bisa menjadi tulang punggung swasembada gula. Saat ini, kata Erick, kebutuhan untuk gula konsumsi mencapai 3,5 juta ton.
"Dengan demikian kebutuhan gula konsumsi 3,5 juta ton bisa terpenuhi. Tapi untuk kebutuhan industri, saya rasa sampai kapan pun impor itu harus terus dijalankan," ujarnya.