Backlog dan ketersediaan rumah layak jadi isu utama perumahan Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan dua isu utama dalam ekosistem perumahan di Indonesia, yaitu backlog dan ketersediaan hunian yang layak. Oleh karena itu, diperlukan grand design terkait sektor perumahan yang melibatkan beberapa instansi, sehingga gap atau kekosongan dalam program penyelesaian dua isu tersebut bisa tersedia.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna menjelaskan, pada isu backlog, berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2021, terdapat 12,71 juta backlog hunian dengan pertumbuhan 680.000 setiap tahun.

“Solusi pada backlog ini, kita harus memiliki program. Dengan asumsi pertumbuhan 680.000 tiap tahun, maka bayangan saya kita harus punya program sampai 1,5 juta per tahunnya, kalau backlog nya mau selesai di 2045,” kata Heri dalam pemaparannya di acara Penandatanganan MoU ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1).

Backlog perumahan merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah dan terkait dengan bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

Lalu isu kedua yaitu, rumah tidak layak huni yang berkaitan dengan backlog di 2021 yang mencapai 23 juta unit. Sedangkan program pemerintah yang tersedia adalah hanya pemberian rumah.