Bansos jaga APBN dan masyarakat dari inflasi global

Pemerintah Indonesia telah melancarkan program bantalan sosial, senilai Rp 24,17 triliun.

Ilustrasi bantuan sosial Covid-19. Alinea.id/Faza Tazkia

Inflasi global akibat tingginya suku bunga internasional, yang didorong oleh keputusan The Fed AS menaikkan suku bunga, dan diimbuhi pula oleh dampak perang Rusia-Ukraina, menambah "gelapnya" prospek kebangkitan ekonomi global. Berlanjutnya kerusakan jalur pasok bagi komoditas energi, pangan, dan pupuk dunia memicu menambah beban bagi APBN banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam rangka memitigasi beban yang diterima oleh kelompok masyarakat yang rentan, Pemerintah Indonesia telah melancarkan program bantalan sosial, senilai Rp 24,17 triliun dan mencakup kurang-lebih 38 juta anggota masyarakat terdampak dan mengurangi subsidi terhadap BBM, yang harganya telah disesuaikan, agar APBN tidak ‘jebol’.

Sikap pemerintah menaikkan harga BBM dibarengi dengan kebijakan memberikan bantalan sosial (bansos) kepada masyarakat karena dirasa lebih bermanfaat dan tepat sasaran daripada memberikan subsidi kepada produk.

Menurut mantan Menteri Keuangan 2014-2016 Bambang Brodjonegoro, kuat atau tidaknya APBN sangat terkait dengan kondisi global. Kendati demikian, APBN harus tetap menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. APBN terbagi tiga komponen, yakni penerimaan, pengeluaran, dan pinjaman,” ujar Bambang dalam serial webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, Jumat (23/9).