Keberhasilannya rendah, Bapanas diminta meninjau ulang operasi pasar beras

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengandalkan operasi pasar umum untuk mengendalikan pasokan dan harga beras dari gejolak. Lewat lima peraturan yang dibuat, kebijakan bernama Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi gejolak harga beras dengan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menjelaskan, target operasi pasar tahun ini sebesar 1,2 juta ton beras atau rerata 100.000 ton per bulan. Jumlah ini merujuk operasi pasar bernama Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang mencapai 1,2 juta ton di 2022.

"Perum Bulog nanti mengelola CBP sekitar 2,4 juta ton. Targetnya 1,2 juta ton untuk stabilisasi harga atau SPHP, sisanya untuk stok. Ini belajar dari 2022 saat pemerintah lewat Bulog hanya memiliki cadangan 400.000 ton. Akhirnya pasar menilai kalau pemerintah tidak punya stok. Psikologi pasar terpengaruh dan harga naik," kata Maino dalam Alinea Forum bertajuk "Efektivitas SPHP Sebagai Stabilisastor Pasokan dan Harga Beras yang digelar Jumat (3/3).

Bapanas dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei stok beras pada akhir 2022. Hasilnya, stok beras di masyarakat sekitar 4,06 juta ton. Pada 2023, kata Maino, produksi gabah kering giling sebanyak 55 juta ton atau setara 31,91 juta ton beras. Bapanas memproyeksikan impor sebesar 477.045 ton beras. 

"Banyak bulan-bulan yang defisit yang tentunya ini akan menjadi perhatian kami untuk menjaga stabilitas beras. Tentu dengan segala kondisi yang ada di lapangan yang bisa memengaruhi harga dan ketersediaan beras," jelas dia.