DPR minta BUMN farmasi harus bisa diandalkan saat pandemi Covid-19
"Ketika terjadi satu krisis, satu kedaruratan, maka mau tidak mau kita mengandalkan BUMN Farmasi."
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung, meminta badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi menjadi andalan oada masa-masa darurat pandemi Covid-19. Ini dianggap sebagai pembeda dengan negara lain, terutama penganut sistem liberal.
"Ketika terjadi satu krisis, satu kedaruratan, maka mau tidak mau kita mengandalkan BUMN Farmasi. Ini mungkin yang membedakan kita dengan negara liberal, AS misalnya," katanya dalam RDP dengan PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Phapros (Persero) Tbk secara daring, Rabu (7/7). "Filosofi BUMN itu harus ada adalah ketika pasar mengalami kegagalan, ketika ada kejadian-kejadian kedaruratan."
Pada kesempatan sama, Dirut Kimia Farma, Verdi Budidarmo, mengatakan, pihaknya menyiapkan produk dari mulai pencegahan, penapisan, diagnosis, hingga pengobatan dan rehabilitasi. Favipiravir, misalnya, yang sudah mendapat izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sudah didistribusikan ke rumah sakit (RS) dan jejaring perusahaan.
Kendati demikian, ungkapnya, bahan baku produk ini masih diimpor. "Rencana produksi 23 Juli 2021, kami targetkan jadi 7 juta tablet."
Untuk Remdesivir, lanjutnya, Kimia Farma menjadi satu dari tujuh perusahaan yang mendapat izin importasi. Pihaknya pun berencana meluncurkan varian injeksi yang dibuat di dalam negeri.