Dua pasang capres-cawapres usung Badan Penerimaan Negara, seberapa perlukah?

Kontestasi politik 2024 tinggal menghitung bulan. Tiga pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) pun semakin keras mengumbar visi, misi dan janji-janji politik mereka. 

Dari sisi ekonomi, ketiga pasang Capres-Cawapres kompak berjanji untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar misalnya, dengan mengusung visi ‘Indonesia Adil Makmur untuk Semua’ menjanjikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5 sampai 6,5% dalam periode 2024 – 2029. 

Kemudian, pasangan yang pertama mendaftarkan diri ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) ini pun berjanji menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks Gini) dari 0,388 di 2023 menjadi 0,36-0,37 di 2029; hingga menciptakan 15 juta lapangan kerja baru, termasuk lapangan kerja di sektor hijau. 

Selain itu, pasangan Anies dan Cak Imin juga ingin membentuk Badan Penerimaan Negara yang berada langsung di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. “Kami melihat perlu ada realisasi badan penerimaan negara menjadi satu sendiri. Nantinya, melakukan integrasi koordinasi dalam semua terkait revenue negara," kata Anies, dalam Sarasehan 100 Ekonom yang dihelat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rabu (8/11). 

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan visi ‘Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari’ menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pada periode 2024-2029. Pasangan ini juga bertekad mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0% dan secara bertahap mengurangi kemiskinan hingga 2,5% pada 2029. Untuk mencapai target ini, Ganjar dan Mahfud pun menargetkan pembukaan lapangan kerja untuk 17 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor.