Jaring pengaman sosial harus diperluas ke masyarakat menengah bawah
Penduduk middle low income ikut terdampak Covid-19 dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembatasan sosial.
Ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri berpendapatan pemerintah harus memperluas jaring pengaman sosial (social safety net) untuk menghadapi Covid-19 hingga ke kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (middle low income). Chatib melihat selama ini bantuan seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) hanya menyentuh kelompok paling miskin.
"Masalahnya sekarang ada orang sebulan lalu masih punya pekerjaan, artinya mereka enggak di-cover BLT dan PKH. Mereka yang masuk ke kelompok middle low income ini perlu dipertimbangkan untuk di-cover," ujar Chatib dalam bincang-bincang dengan perpustakaan Kementerian Keuangan, Selasa (21/4).
Chatib memperkirakan jumlah penduduk middle low income ini sebesar 115 juta orang. Dengan asumsi satu rumah tangga berisi empat penduduk, maka ada 30 juta rumah tangga yang memerlukan BLT dan PKH.
Apabila bantuan jaring pengaman sosial tersebut diberikan satu juta untuk satu bulan, Chatib mengatakan dibutuhkan dana sekitar Rp90 triliun untuk tiga bulan. Jumlah tersebut masih 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan bisa di-cover oleh negara.
"Orang harus dibayar untuk tinggal di rumah. Harus ada perlindungan sosial yang lebih, karena selama ini bantuan hanya difokuskan ke penduduk miskin," ujar Chatib.