Kebijakan work from Bali dinilai kontradiktif dengan kebijakan lainnya
Kebijakan itu bertentangan dengan upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kebijakan work from Bali (WFB) atau bekerja dari Bali yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marinves) menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai kontradiktif dengan kebijakan lainnya di tengah pandemi Covid-19.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan itu bertentangan dengan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempercepat transformasi digital.
Lebih lagi, dalam beberapa webinar saat menjelaskan persoalan APBN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menyinggung perihal percepatan transformasi digital yang didorong oleh efektivitas rapat daring yang berlangsung di kementeriannya.
Begitu pula di Bappenas yang bahkan telah memamerkan ruang digital khusus. Di mana pegawainya dapat melakukan rapat daring di depan satu layar besar yang dapat disaksikan seluruh pegawai.
"Jangan suruh anak SD dan orang lain rapat digital juga mahasiswa belajar dari rumah, kantor dibatasi dan disuruh WFK, tetapi sebagian pemerintah malah sibuk jalan-jalan dengan alasan WFB," katanya dalam webinar, Senin (21/6).