Ketua MPR: PSBB tidak boleh memutus distribusi kebutuhan pokok

Presiden Joko Widodo sendiri telah menerima laporan tentang defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi misalnya defisit

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirim 4.000 paket sembako dan sejumlah peralatan medis ke Pulau Ra'as, Pulau Kangean, dan Pulau Sapekan di Sumenep, Madura, menggunakan Kapal Perang KRI Teluk Ende-517.Alinea.id/Adi Suprayitno

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta para menteri ekonomi dan semua kepala daerah peduli sekaligus mengamankan rantai distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat karena efektivitas koordinasi harus terus diperbaiki dan ditingkatkan.

"Semua kepala daerah jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mencegah 'panic buying', kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrim," kata Bamsoet, Jumat (1/5).

Penerapan pembatasan sosial hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak boleh memutus atau merusak rantai distribusi bahan kebutuhan pokok.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menerima laporan tentang defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi misalnya defisit stok beras terjadi di tujuh provinsi.

"Stok jagung defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi dan stok gula pasir defisit di 30 provinsi," ujarnya.