Ketua MPR: PSBB tidak boleh memutus distribusi kebutuhan pokok

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta para menteri ekonomi dan semua kepala daerah peduli sekaligus mengamankan rantai distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat karena efektivitas koordinasi harus terus diperbaiki dan ditingkatkan.

"Semua kepala daerah jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mencegah 'panic buying', kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrim," kata Bamsoet, Jumat (1/5).

Penerapan pembatasan sosial hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak boleh memutus atau merusak rantai distribusi bahan kebutuhan pokok.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menerima laporan tentang defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi misalnya defisit stok beras terjadi di tujuh provinsi.

"Stok jagung defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi dan stok gula pasir defisit di 30 provinsi," ujarnya.

Kekurangan stok bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah seharusnya bisa dihindari karena ketersediaannya di dalam negeri dilaporkan lebih dari cukup.

Dia mencontohkan stok telur ayam melimpah di pasar, begitu juga gula pasir dan ketersediaan jagung bahkan stok beras dilaporkan surplus hingga Juni 2020.

Jika ada daerah yang mengalami defisit beras, jagung, telur ayam hingga gula pasir, maka masalahnya tentu pada lalu lintas informasi antarinstitusi yang tidak efektif.

"Akibatnya, komoditas yang tersedia tidak terdistribusikan ke daerah yang butuh atau daerah defisit," katanya.

Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terganggunya rantai distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit akibat penerapan pembatasan sosial. Hal itu harus segera diatasi oleh para menteri dan kepala daerah untuk mencegah kepanikan di masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirim 4.000 paket sembako dan sejumlah peralatan medis ke Pulau Ra'as, Pulau Kangean, dan Pulau Sapekan di Sumenep, Madura. Pengiriman bantuan ini bekerja sama dengan Komando Armada II menggunakan Kapal Perang KRI Teluk Ende-517.

Kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis malam (30/4) dan diperkirakan waktu perjalanan sekitar 17 jam. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, dipilihnya Kabupaten Sumenep untuk pengiriman sembako karena memiliki banyak pulau kecil yang terpisah dari Madura. Ada 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni di kabupaten ujung timur Madura itu. Masyarakat biasanya menggunakan kapal layar motor untuk transportasi antar pulau.

"Tidak mungkin bantuan sebanyak itu menggunakan kapal penyeberangan penumpang. Akhirnya kami putuskan untuk menggunakan kapal perang," katanya, di Surabaya, Jumat (1/5).

Pemprov Jatim berharap bantuan tersebut bisa maksimal digunakan, khususnya oleh masyarakat kepulauan terdampak Covid-19. Dengan bantuan ini dipastikan masyarakat kepulauan juga terlayani ditengah situasi darurat Covid-19 ini.

Paket sembako yang dikirimkan itu berisikan beras, gula, telur, mi instan, keripik, roti, dan kecap. Selain sembako juga dikirim peralatan medis terdiri dari alat pelindung diri (APD), rapid test, thermal gun, face shield, masker medis, dan sarung tangan. 

Pemprov Jatim juga menyertakan bantuan untuk kecamatan berupa hand sanitizer, alkohol, sprayer, desinfektan, dan masker. 

Pengiriman rapid test dilakukan untuk mendiagnosis ada tidaknya potensi penyebaran Covid-19 di pulau-pulau tersebut. Mengingat, hingga Kamis (30/4) terdapat lima kasus positif di Sumenep. 

"Semoga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi masyarakat kepulauan," pungkasnya. 

Untuk diketahui, di tengah pandemi covid-19 karena keterbatasan moda transportasi laut membuat stok logistik di beberapa kepulauan Madura mulai menipis. 

DPRD Jawa Timur mengingatkan pemerintah provinsi (Pemrov) Jatim untuk tidak membatasi distribusi logistik ke kepulauan Madura. Meskipun, beberapa wilayah ada yang menerapkan PSBB untuk mengurangi penyebaran Covid-19. (Ant)