Koordinasi lintas instansi pantau ekonomi dalam negeri

Demi menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otorias Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpananan (LPS) guna memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas perekonomian dan keberlanjutan reformasi. 

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah terus memantau kondisi ekonomi saat ini. Saat pertumbuhan ekonomi menguat, namun keseimbangan eksternal justru menunjukkan tekanan dari sisi neraca perdagangan. 

"Tugas pemerintah bersama OJK, BI, dan LPS adalah menjaga agar kondisi sistem keuangan tetap terjaga stabilitasnya sehingga momentum tetap bisa dipertahankan. Defisit saat ini 0,37% sampai April, keseimbangan primer surplus Rp 24,2 triliun jauh lebih tinggi dari tahun lalu pada periode akhir April yang hanya Rp 3 triliun," jelas Sri Mulyani, Senin (28/5). 

Selain itu, Menkeu menjelaskan bahwa APBN sebagai instrumen fiskal masih memiliki ruang yang cukup apabila diperlukan instrumen dalam menghadapi ketidakpastian eksternal. Dari sisi pembiayaan, strategi 2018 yang telah dilakukan, menurut Menkeu, yaitu dengan melakukan front loading atau memperbanyak penerbitan surat utang di awal tahun, serta menerbitkan global bond tahun 2018. Cara demikian dinilai dapat mengantisipasi gejolak normalisasi The Fed.