Pemerintah berencana memangkas anggaran infrastruktur. Proyek-proyek apa saja yang sebaiknya didahulukan?
Rencana pemerintah memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang berpotensi untuk pembangunan infrastruktur perlu dilakukan dengan bijak. Pemangkasan harus fokus pada proyek-proyek yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil.
Mengutip Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, total nilai anggaran belanja yang akan dipangkas di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp256,1 triliun. Salah satu kementerian yang mendapat jatah pemangkasan adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Target pemangkasannya mencapai Rp81 triliun dari total pagu yang awalnya dialokasikan pada 2025 sebesar Rp110,95 triliun. Hingga saat ini, pemerintah belum merinci proyek mana saja yang akan dipangkas.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan keputusan Prabowo memangkas anggaran infrastruktur merupakan langkah yang sangat rasional. "Terutama jika dilihat dari pola belanja infrastruktur selama ini," ujarnya, dikutip Selasa (4/2).
Selama satu dekade terakhir, belanja infrastruktur di Indonesia lebih banyak difokuskan pada proyek-proyek besar yang manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat kecil.
Dari total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam periode 2014-2024, alokasi terbesar justru diberikan kepada pembangunan jalan tol dan infrastruktur strategis nasional. Data menunjukkan bidang Bina Marga, yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan dan jembatan, mendapatkan alokasi terbesar, yaitu 44,01% dari total anggaran infrastruktur.