Menkop upayakan UMKM bisa menjadi vendor pengadaan di sekolah

Menteri koperasi dan UMKM Teten Masduki mengaku, akan mendorong semakin banyak UMKM yang bisa menjadi vendor pengadaan di sekolah-sekolah.

“Pemerintah sekarang lewat Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan kementerian dan lembaga agar sebesar 40% dari pengadaan barang dan jasa menyerap produk koperasi dan UMKM,” ucap Teten Masduki dalam acara merdeka belajar episode ke-12 Sekolah Aman Bersama SIPLah, Kamis (26/8).

Seperti diketahui, Kemendikbud telah merilis sistem informasi pengadaan sekolah (SIPLah) sebagai sebuah sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. Sistem ini dapat digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring, yang dananya bersumber dari dana BOS.

Menurut Teten, di tengah pandemi saat ini, di mana daya beli masyarakat turun dan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan, maka belanja pemerintah untuk menyerap produk-produk UMKM dan koperasi sangat diperlukan. Langkah ini juga menjadi bagian dari proses transformasi UMKM dan koperasi untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, mendunia, bahkan masuk dalam ekosistem digital.

Saat ini UMKM yang onboarding ke dalam ekosistem digital telah mencapai 15,2 juta atau 23,7% selama pandemi. Pemerintah menargetkan pada 2024, akan ada 30 juta UMKM yang terhubung melalui platform digital.