Menkop upayakan UMKM bisa menjadi vendor pengadaan di sekolah

Menteri koperasi dan UMKM Teten Masduki mengaku, akan mendorong semakin banyak UMKM yang bisa menjadi vendor pengadaan di sekolah-sekolah.

“Pemerintah sekarang lewat Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan kementerian dan lembaga agar sebesar 40% dari pengadaan barang dan jasa menyerap produk koperasi dan UMKM,” ucap Teten Masduki dalam acara merdeka belajar episode ke-12 Sekolah Aman Bersama SIPLah, Kamis (26/8).

Seperti diketahui, Kemendikbud telah merilis sistem informasi pengadaan sekolah (SIPLah) sebagai sebuah sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. Sistem ini dapat digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring, yang dananya bersumber dari dana BOS.

Menurut Teten, di tengah pandemi saat ini, di mana daya beli masyarakat turun dan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan, maka belanja pemerintah untuk menyerap produk-produk UMKM dan koperasi sangat diperlukan. Langkah ini juga menjadi bagian dari proses transformasi UMKM dan koperasi untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, mendunia, bahkan masuk dalam ekosistem digital.

Saat ini UMKM yang onboarding ke dalam ekosistem digital telah mencapai 15,2 juta atau 23,7% selama pandemi. Pemerintah menargetkan pada 2024, akan ada 30 juta UMKM yang terhubung melalui platform digital.

Teten Masduki mengatakan pemerintah optimis mengenai hal itu. Apalagi menurut survei World Bank sekitar 80% UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan yang lebih baik daripada offline.

Ia juga mengatakan akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM secara proaktif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas produk, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam ekosistem pasar logistik pendidikan di era digital ini.

Dengan adanya percepatan sinergitas berkelanjutan antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan ekonomi lokal, serta mengakselerasi kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan, pertumbuhan jumlah sekolah pengguna SIPLah terus meningkat, data terakhir menunjukan bahwa 146.961 sekolah telah menggunakan SIPLah. Sistem elektronik ini juga telah melayani lebih dari satu juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai 12,6 triliun, dengan jumlah penyedia barang dan jasa yang telah bertransaksi melalui SIPlah mencapai 26.025 termasuk UMKM. 

Kemendikbud mencatat, untuk periode 2021-2023 tercatat, dari total 61 mitra pasar yang mendaftar ke SIPLah, ada 18 mitra pasar terpilih yang telah lolos persyaratan administrasi dan uji teknologi melalui sayembara terbuka. blibli.com, BizOne, INNOLAKU, bukapengadaan, eureka!, Tiga Serangkai, temprina, Mitra Edukasi Nusantara, Intan Pariwara, klikMRO.com, TOKO LADANG, ada semua, MASMEDIA, AIRMAS GROUP, Telkom Indonesia, belanja24, DATASCRIP OnLine, dan pesona edu.